Politik Beragama, Agama tak Boleh Dijadikan Alat Merebut Kekuasaan

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Peneliti di Institut Pemikiran dan Peradaban Islam (InPAS), Ahmad Kholili Hasib, menjelaskan, ketaatan kepada Allah tidak boleh dikalahkan oleh ketaatan kepada partai politik. Tuhan dalam Islam merupakan otoritas tertinggi.

Dia menjelaskan, sejak Indonesia berdiri hingga saat ini pertimbangan agama menjadi sangat penting untuk diperhitungkan. Dalam perjalanan politik Indonesia, selalu ada faksi-faksi yang berbeda; faksi nasionalis, sekular dan religius. Namun, hampir setiap politikus, sekular sekalipun, tetap mempertimbangkan dimensi-dimensi religius.

Cara-cara membuang agama biasa dilakukan faksi sekular. Salah satu caranya dengan membuang agama dari politik. Cara ini barangkali cukup mudah. Dengan alat media massa, maka dibuat rekayasa fakta bahwa agama biang rusuh, sumber radikalisme, sumber keterbelakangan, memecah belah bangsa dan anti kebinekaan. Semua itu rekayasa saja belaka tidak pernah terbukti.

Sekeras apapun penolakan faksi sekular terhadap nilai-nilai religius dalam bernegara, mereka tetap mendekat kepada faksi religius. Bahkan, kerap kali memakai baju religius. Agama tetap menjadi daya tarik luar biasa.

“Hampir pasti sama yang pernah diucapkan oleh Akbar S. Ahmed bahwa bagi postmodernisme agama sudah hampir kiamat. Ternyata, di zaman postmodern agama malah semakin marak,” kata Kholil di akun media sosial, Kamis (2/11/2023).

Baca juga:China Hapus Israel dari Peta Dunia Online di Baidu dan Alibaba

Tesis bahwa agama di zaman postmodern itu mati ternyata tidak terbukti. Maka, politisi sekular juga mempertimbangkan agama sebagai faktor politik yang sangat penting. Kaum religius menjadi komunitas yang menjadi daya tarik.

“Memang, bagi politisi sekular, agama tidak begitu penting dalam kehidupan kenegaraan. Namun, eksistensinya diperhitungkan. Artinya, agama itu faktor menentukan,” ungkap Kholili.

Oleh karena itu, dalam tradisi Islam politik harus memiliki sandaran agama. Ketika terjadi pro-kontra di kalangan ulama NU tentang asas tunggal Pancasila pada zaman orde baru, Kiai As’ad Syamsul Arifin, Kiai Machrus Ali, dan Kiai Ali Ma’sum sepakat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama.

Dengan argumentasi bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa bagi umat Islam adalah mengakui tauhid Allah Swt. Kiai Achmad Shiddiq berpendapat, Pancasila dan Islam adalah dua entitas yang berbeda namun tidak saling bertentangan dan tidak perlu dipertentangan. Pancasila adalah konstruksi manusia, sedangkan Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Swt.

Apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut adalah politik beragama. Bahwa politik itu perlu menyertakan agama sebagai sandaran, panduan dan tujuan. Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar argumen bahwa bernegara Indonesia itu dengan agama.

“Indonesia bukan negara agama, akan tetapi politik kenegaraan Indonesia sejatinya beragama. Bukan netral agama. Itulah politik bersendi agama,” tutur Kholili.

Imam al-Ghazali berpandangan, agama dan negara tidak bisa dipisahkan; agama adalah pondasi, sedangkan pemerintahan adalah penjaga. Karena itu, Imam al-Ghazali mengingatkan, bahwa seorang Sultan atau Khalifah tidak boleh meninggalkan ulama.