Timbangan Adil di Kursi Kekuasaan: Terapkan Hukum Allah Taala

LANGIT7.ID-Ruang rapat utama di gedung parlemen itu mendadak riuh. Sejumlah perwakilan masyarakat sipil tengah beradu argumen dengan tim perumus undang-undang. Mereka mempersoalkan draf regulasi baru yang dinilai sarat kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan rasa keadilan publik. Konflik kepentingan dalam pembuatan hukum kerap memicu ketimpangan sosial yang tajam di tengah masyarakat.

Realitas perumusan kebijakan hukum di era modern sering kali terjebak dalam pusaran syahwat politik praktis. Produk hukum yang lahir dari kompromi politik tidak jarang mencederai rasa keadilan dan menindas kaum lemah. Ketika hukum ditekuk demi kepentingan oligarki, fungsi dasar negara sebagai pengayom rakyat seketika runtuh.

Islam memandang kekuasaan bukan sebagai hak istimewa untuk membuat aturan sewenang-wenang. Menetapkan kebijakan berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Pencipta adalah kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Tugas ini merupakan fondasi utama bagi kelayakan seseorang dalam memegang tampuk kepemimpinan.

Allah menegaskan perintah tersebut dalam kitab suci-Nya:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS Al-Ma'idah ayat 49)

Memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah merupakan tugas pokok seorang pemimpin. Jika seorang penguasa dengan sengaja menyimpang dari ketentuan tersebut, ia kehilangan legitimasi moral. Secara hakiki, ia bukan lagi sosok yang pantas untuk mengemban jabatan suci tersebut.

Larangan Hawa Nafsu

Kewajiban tertinggi berikutnya bagi seorang penguasa adalah menjatuhkan hukum secara adil di antara manusia. Pemimpin dilarang keras menjadikan preferensi pribadi atau golongan sebagai dasar pengambilan keputusan. Allah mengingatkan hal ini melalui kisah Nabi Dawud ketika memegang kekuasaan di bumi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُwونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS Sad ayat 26)

Tuntutan untuk bersikap objektif dan tidak pandang bulu berlaku bagi setiap sendi hukum pemerintahan. Keadilan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau kedudukan politik mereka. Allah berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS An-Nisa ayat 58)

Bagi para penguasa yang mampu memegang teguh komitmen keadilan ini, Islam menjanjikan kedudukan yang mulia di hari pembalasan. Rasulullah memberikan gambaran mengenai ganjaran tersebut dalam sabdanya:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.

Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, pada hari kiamat kelak, ia berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih. Kedua tangan Allah sebelah kanan. Mimbar tersebut diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam berhukum, memutuskan perkara di antara sesama rakyatnya.

Bahaya Kezaliman

Filsuf Islam ternama Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya, Muqaddimah, menyatakan bahwa ketidakadilan adalah faktor utama penyebab hancurnya sebuah peradaban. Ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ikatan sosial akan rapuh. Penguasa yang mengabaikan keadilan sesungguhnya sedang mempercepat keruntuhan negerinya sendiri.

Seorang pemimpin wajib memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh elemen rakyatnya. Sikap berat sebelah dalam penegakan hukum hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik dan kekacauan sipil. Allah berfirman dalam Al-Quran:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS Al-Ma'idah ayat 8)

Peringatan keras juga disampaikan bagi mereka yang meremehkan tanggung jawab kepemimpinan, meskipun dalam lingkup yang kecil. Setiap kebijakan yang diskriminatif akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat di akhirat kelak. Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ أَمْيرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكَّهُ العَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الجورِ.

Tidaklah seorang lelaki memimpin sepuluh orang, kecuali ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari kiamat. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan, atau dosanya akan membuat dirinya celaka.

Kesimpulannya, rambu bagi seorang pemimpin dalam berhukum telah digariskan dengan sangat tegas dan tanpa kompromi. Kekuasaan bukanlah alat pemuas kepentingan pribadi, melainkan sebuah amanah suci yang wajib disandarkan pada keadilan ilahi. Ketika seorang pejabat memilih untuk memutarbalikkan hukum demi keuntungan duniawi, ia tidak sekadar merusak tatanan sosial di bumi, tetapi juga sedang menanti datangnya belenggu nestapa di pengadilan akhirat yang tidak mengenal kata ingkar.