Taliban Tunda Pembentukan Pemerintahan Baru di Afghanistan

LANGIT7.ID, Jakarta - Taliban menunda pembentukan pemerintahan di Afghanistan sejak mereka menguasai 33 provinsi. Termasuk Ibu Kota Kabul dan memaksa mantan Presiden Ashraf Ghani dan pejabat lainnya meninggalkan negara tersebut pada 15 Agustus.

Sebagian besar dari 33 ibu kota provinsi telah diambil alih oleh Taliban tanpa pertumpahan darah, tetapi bentrokan maut terus berlanjut di Panjshir. Satu-satunya provinsi yang memerangi mereka, dipimpin Ahmad Masoud yakni putra komandan Mujahidin Ahmad Shah Masoud, juga Menteri Pertahanan Pemerintah Ghani, Bismillah Mohammadi.

Baca Juga: Resolusi DK PBB: Biarkan Orang yang Ingin Tinggalkan Afghanistan

Pemimpin Taliban Sher Mohammad Stanikzai kepada saluran media asing pada, Rabu (1/9/2021), mengatakan, pemerintahan akan dibentuk dalam dua hari. Taliban, yang menandatangani perjanjian damai dengan AS di Doha pada Februari tahun lalu untuk menarik semua pasukan asing dari Afghanistan, tidak memberikan komentar.

Meskipun menandatangani Perjanjian Doha, para pejabat Taliban telah mengatakan secara eksplisit mereka bermaksud untuk mendirikan Imarah Islam Afghanistan. Nantinya, di bawah kepemimpinan tertinggi, Mawlawi Hibbatullah Akhundzada.

Meskipun ada pengumuman yang jelas dari pihak Taliban, sebuah saluran berita lokal Afghanistan Tolo News melaporkan, bahwa pemerintah baru akan memiliki dewan yang dipimpin Mullah Abdul Ghani Baradar yang berusia 53 tahun. Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban, akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Omar, dan Kepala kantor politik Taliban di Qatar Sher Mohammad Abbas Stanekzai di pemerintahan baru.

Baca Juga: Evakuasi AS Tuntas, Semua Tentara Angkat Kaki dari Afghanistan

Seorang anggota pendiri gerakan Taliban pada 1990-an, Baradar telah menjabat sebagai gubernur provinsi dan wakil menteri pertahanan selama pemerintahan pertama Taliban di Afghanistan. Dia ditangkap di kota pelabuhan Pakistan Karachi pada 2010 dan dibebaskan pada Oktober 2018 atas permintaan AS.

Hibbatullah Akhundzada

Akhundzada lahir pada 1961 di distrik Panjwai provinsi Kandahar Selatan, dengan latar belakang sebagai pemimpin agama yang mengawasi hukum perdata Islam dan hal terkait yurisprudensi sebagai kepala peradilan selama rezim Taliban berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001. Dia berasal dari klan Nurzai yang kuat dari etnis Pashtun. Dia mengambil alih kepemimpinan Taliban pada 2016 setelah pendahulunya Mullah Akhtar Mansour tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di Provinsi Balochistan barat daya Pakistan.

Krisis Ekonomi

Taliban menghadapi kesulitan keuangan karena aset negara di simpan di luar negeri. Sementara, rakyat belum mendengar tentang rencana ekonomi Taliban.

Orang-orang berbondong-bondong ke beberapa bank bahkan sebelum cabang dibuka. Mereka menarik uang hingga 20.000 Afghan (USD200), yakni batas per pekan yang ditetapkan Bank Sentral negara tersebut setelah tetap ditutup selama lebih dari sepekan usai Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus.

Baca Juga: AS Lancarkan Serangan Udara ke Militan ISIS-K di Kabul

Karena kurangnya kejelasan mengenai administrasi negara setelah Taliban menguasai Kabul, IMF menghentikan akses Afghanistan ke sumber daya IMF. Termasuk sekitar USD440 juta cadangan moneter baru.

Sementara para pejabat AS mengatakan, sebagian besar aset Bank Sentral Afghanistan sekitar USD10 miliar disimpan di luar negeri, yang berada di luar jangkauan Taliban. Pemerintahan Joe Biden kepada media asing menegaskan, setiap aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di AS tidak akan dapat diakses Taliban. (Sumber: Anadolu Agency)

Baca Juga:

WHO: Persediaan Medis di Afghanistan Krisis, Sisa Hitungan Hari

Taliban Siap Ambil Alih dan Kendalikan Bandara Kabul