PBB: 6 Juta Warga Afghanistan di Ambang Kelaparan

LANGIT7.ID, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan ada enam juta orang di Afghanistan menghadapi kelaparan. Jumlah ini mencapai tingkat darurat di tengah kekurangan bantuan kemanusiaan karena kurangnya dana.

Wakil Perwakilan Khusus PBB, Koordinator Residen dan Kemanusiaan untuk Afghanistan, Ramiz Alakbarov mengatakan, masalah ekonomi dunia belakangan ini meningkatkan tingkat kelaparan di negara tersebut. "Guncangan ekonomi yang kita alami akhir-akhir ini adalah pendorong utama untuk kebutuhan kemanusiaan," kata Ramiz dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu (3/12/2022).

Ramiz menuturkan, pihaknya membutuhkan dana untuk persiapan musim dingin semakin dekat. Di mana suhu rendah di beberapa wilayah Afghanistan hingga minus 25 derajat Celcius.

Baca Juga: Kisah Nasser Jaber, Donasikan 6.000 Makanan Halal untuk Imigran di Amerika Serikat

"Kami membutuhkan USD768 juta (Rp11 triliun) untuk mendukung kegiatan persiapan musim dingin, dan USD614 juta (sekitar Rp9 triliun) diperlukan sebelum akhir tahun. Kami telah berjuang untuk mengumpulkan pendanaan sepanjang tahun," ujar Ramiz.

Saat ini, tingkat krisis pangan menjadi masalah darurat tertinggi di Afghanistan dengan jumlah sekitar 6 juta. Menurut PBB, dua pertiga dari seluruh populasi di Afghanistan, atau lebih dari 28 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2023.

Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, diikuti gangguan bantuan keuangan internasional membuat negara itu berada dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Sementara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya menangguhkan bantuan keuangan ke Afghanistan setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban.

Baca Juga: Di Forum Pangan G20, Prabowo Sebut Singkong Bisa Selamatkan Dunia

Pemerintahan Joe Biden membekukan cadangan devisa bank sentral Afghanistan senilai USD7 miliar sebagai bagian dari sanksi terhadap Taliban. Perempuan dan anak juga telah dirampas haknya, termasuk atas pendidika hingga menghilang dari publik di bawah Taliban, otoritas de facto Afghanistan.

Larangan terbaru Taliban terhadap perempuan mencegah perempuan menggunakan pusat kebugaran dan memasuki taman. Ribuan perempuan sejak itu kehilangan pekerjaan dan dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.

Anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut agar hak mereka dikembalikan dengan demo turun ke jalan-jalan. Pakar hak asasi manusia PBB juga sudah berupaya memperjuangkan HAM di Afghanistan dengan meminta AS mengakhiri pembekuan aset asing Afghanistan.

Baca Juga:

PBB Klaim Populasi Manusia di Dunia Tembus 8 Miliar dan Terus Bertambah

Solusi Hadapi Anomali Iklim dan Kelangkaan Pangan