Uni Eropa Kampanye Zero Emisi, GAPKI: Lahan hanya 8 Persen untuk Sawit

LANGIT7.ID, Jakarta - Wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah merupakan sentra kelapa sawit. Produk kelapa sawit memiliki banyak manfaat yang tidak hanya sebagai bagian dari produk minyak, tapi juga menjadi bahan baku pakaian, bahkan produk sabun cuci sekali pun.

Namun, belakangan sektor kelapa sawit sering disebut-sebut sebagai penyebab deforestasi yang terjadi di Indonesia. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, pada periode 2019-2020 Indonesia berhasil mengurangi deforestasi hingga titik terendah sepanjang sejarah, melalui moratorium dan kebijakan lainnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengatakan, sektor perkebunan kelapa sawit selalu menjadi topik hangat di tingkat global karena diduga menjadi penyebab terjadinya deforestasi. Termasuk deforestasi di Indonesia yang tinggi, yang juga disebut bersumber dari perkebunan kelapa sawit.

Terlebih, organisasi antar pemerintah seperti Uni Eropa belakangan mengangkat isu deforestasi sebagai sesuatu yang cukup besar. Di mana isu deforestasi Indonesia disebutkan turut menyumbang pada isu global seperti perubahan iklim

“Padahal kita punya data dari KLHK yang menyebutkan tingkat deforestasi Indonesia turun terendah sepanjang sejarah, yakni sebesar 75 persen. Sehingga saya rasa penting untuk menggaungkan data dari KLHK kepada dunia terkait penurunan deforestasi terendah sepanjang sejarah pencatatan ini,” jelasnya di INA Palm Oil Talkshow: The Fact of Indonesian Deforestation’s Rate, Rabu (8/9).

Baca juga: Deforestasi Indonesia Turun Hingga 75 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Menurutnya, isu deforestasi yang menjadi sorotan global selalu menyasar kepada sektor kelapa sawit. Padahal, di Indonesia sendiri hanya sekitar delapan persen dari luas lahan yang keseluruhan yang ada yang digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit.

“Saya kira menjadi penting bagi banyak pihak terkait untuk mengetahui poin positif yang menjadi isu global ini, apalagi berkaitan dengan perubahan iklim,” tegasnya.

Menurutnya, isu deforestasi masih menyisakan perdebatan. Sebab, deforestasi di Indonesia terjadi di luar kawasan hutan.

“Jadi ini yang agak unik, karena kita perlu membedakan fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan dan tutupan hutan. Ini harus clear karena deforestasi di Indonesia terjadi di luar kawasan hutan yang sebenarnya kurang relevan kalau kita bicara isu global, karena ini sebagai bagian dari development. Jadi semoga semakin ke sini deforestasi memiliki makna yang lebih jelas,” jelasnya.

Sementara itu, diwaktu yang sama, Duta Besar RI untuk Belgia, Luxemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi mengatakan, di tingkat global sendiri terjadi dengan yang disebut sebagai The Brussels Effect. Di mana menjadi kemampuan Uni Eropa untuk meregulasi pasar global secara unilateral.

Artinya, bisa dikatakan Uni Eropa merasa bahwa kelapa sawit memiliki potensi sebagai pasar yang cukup besar dan harus tunduk terhadap aturan yang dibuatnya. Sebab, Uni Eropa sendiri memang memiliki aturan hukum untuk mengatur pasar domestik yang berpengaruh terhadap pasar global.

“Payung besardari semua ini adalah European Green Deal yang direncanakan menjadi peraturan hukum. Jad Uni Eropa bercita-cita untuk tahun 2050 mereka harus mencapai net zero emission atau climate netral. Artinya, emisi yang dihasilkan harus sama dengan emisi yang diserap sehingga sama dengan nol emisi,” jelasnya.

Baca juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Daerah Minta Peningkatan Kualitas SDM Pendamping

Sehingga, langkah ambisius dari Uni Eropa tersebut berdampak pada banyak sektor energi yang ada. Ia menyebutkan, seperti bio diesel dan fossil fuel yang nantinya secara perlahan akan diarahkan kepada energi listrik.

Elektrisasi ini, lanjut dia, nantinya akan berpengaruh sangat besar sekali. Sehingga sektor yang terdampak transformasi energi, seperti manufaktur, pabrik semen, pupuk, nikel, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan perhutnaan, ditekan sedemikian rupa agar bisa menekan emisi yang dihasilkan.

Lebih lanjut, dampak European Green Deal terhadap sektor pertanian termasuk kelapa sawit, diperlukan adanya traceability yang jelas dan persyaratan lebih kuat, serta pengetatan standar residu limit, dan lainnya. Sehingga hal inilah yang dilancarkan Uni Eropa kepada produk dari luar negeri.

“Jadi Uni Eropa memang menyebutkan penyebab deforestasi adalah ekspansi agrikultur, termasuk kelapa sawit. Sehingga perlu diperhatikan dari lahan pertanian sampai ke meja makan, rantai pasoknya harus memperhatikan sisi sustainability,” jelasnya.