LANGIT7.ID-, Jakarta- - Gerakan Garuda Biru menjadi manifestasi penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Gelombang protes yang dimotori kalangan akademisi ini mendapat dukungan luas di media sosial, khususnya platform X.
Kutipan "Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12%" tertulis dalam gambar yang dibagikan di platform X dengan tagar #TolakPPN12Persen.
"Elu dipajakin dari A sampai Z," ujar Dosen Teknik Elektro ITB, Ardianto Satriawan, dikutip Kamis (21/11/2024).
![Rakyat Kibarkan Garuda Biru, Tolak Keras PPN 12 Persen]()
Dalam cuitannya, Ardianto merinci 26 jenis pungutan negara dari A hingga Z. Dimulai dari gaji bulanan yang dipotong pajak, THR kena pajak, bonus kena pajak, pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak tahunan motor dan mobil, pajak di setiap item belanja supermarket, dan pajak restoran.
Tidak hanya itu, ia melanjutkan daftar pungutan seperti bea cukai untuk barang luar negeri, pajak bunga tabungan, biaya meterai untuk lamaran kerja dan surat pengunduran diri, dengan harga meterai yang naik 67 persen dari Rp6.000 ke Rp10.000.
"Bayar tilang ke negara, bikin SKCK bayar ke aparat negara, beli tanah kena pajak, beli rumah kena pajak, KPR kena pajak, bayar listrik kena pajak, beli pulsa kena pajak, bayar internet kena pajak," tambah dia.
![Rakyat Kibarkan Garuda Biru, Tolak Keras PPN 12 Persen]()
Daftar pungutan berlanjut hingga retribusi tempat wisata, cukai rokok 30 persen, cukai minuman keras 35 persen, bahkan hingga pemakaman di TPU masih dikenakan pajak daerah.
Simbol Garuda Biru kini menjadi tanda perlawanan digital yang menyatukan suara kritik terhadap kebijakan perpajakan. Para pendukung gerakan ini mempertanyakan keseimbangan antara beban pajak dan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.
"Terus elu dapetnya apa? Sekolah favorit tiba-tiba gak bisa elu akses karena zonasi. Zonasi kagak mikir pemerataan dulu, ada sekolah di satu kota ngumpul di satu kecamatan doang, sisanya gak ada sekolah," ungkap dia.
Ardianto juga mengkritisi masalah pendidikan tinggi. "UKT dimahalin, gak bisa dicicil, sampai kampus kerjasama ama pinjol. Judi online dibiarin merajalela. Guru, dosen, dokter, nakes, semua pontang panting nyari kerjaan biar bisa hidup layak, gak bisa ngurus murid/pasien dengan sepenuh hati," ujar dia.
(lam)