LANGIT7.ID-Jakarta; Dalam perkembangan terbaru konflik Israel-Hamas, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengumumkan kebijakan bersejarah di Qatar. Turki menjadi negara pertama yang secara resmi menyatakan kesediaannya menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan diplomatik di Doha, Minggu (2/2).
"Presiden kami telah menyatakan kesiapan kami untuk menampung beberapa warga Palestina yang dibebaskan demi mendukung kesepakatan ini," ungkap Fidan dalam konferensi pers di Doha.
Baca juga: Netanyahu Temui Trump di Washington: Upaya Perbaikan Hubungan AS-Israel Pasca Ketegangan dengan Biden"Turki, bersama negara-negara lain, akan melakukan perannya dalam hal ini agar kesepakatan gencatan senjata dapat terus berlanjut," tambahnya.
Proses pembebasan tahanan dalam gencatan senjata Gaza 2024 melibatkan pertukaran 33 sandera Israel yang ditahan Hamas dengan sekitar 1.900 tahanan Palestina dari penjara Israel. Data terbaru menunjukkan dari 183 tahanan yang dibebaskan dalam pertukaran terakhir, delapan orang menghadapi deportasi, termasuk tujuh warga Palestina dan satu warga Mesir.
Baca juga: PM Qatar Desak Hamas-Israel Segera Mulai Perundingan Tahap Dua Gencatan Senjata GazaDalam konferensi pers yang sama, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani menyampaikan bahwa diskusi dengan Fidan berfokus pada "perkembangan situasi di wilayah Palestina yang diduduki dan Suriah" selama pertemuan tertutup mereka.
Qatar berperan sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata Gaza, berkolaborasi dengan Mesir dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Qatar menekankan pentingnya "semua pihak menghormati ketentuan perjanjian dan memulai tahap kedua" untuk mencapai penghentian konflik yang lebih permanen.
Baca juga: Netanyahu ke Washington: Negosiasi Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza DimulaiPerkembangan situasi Gaza terkini menunjukkan bahwa kesepakatan tahap pertama yang berdurasi 42 hari akan berakhir bulan depan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan membahas rencana implementasi tahap kedua dengan utusan Timur Tengah Amerika Serikat di Washington. Hingga berita ini ditulis, jadwal pembicaraan formal yang melibatkan mediator serta delegasi Hamas dan Israel belum ditetapkan.
(lam)