LANGIT7.ID-, Jakarta - - Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi mengusulkan agar
vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial (
bansos) dan beasiswa.
Bahkan, Dedi Mulyadi berencana akan memberikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi warga yang bersedia vasektomi.
Menurut Dedi, usulan tersebut bisa menjadi solusi dalam menekan
angka kemiskinan.
Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Mensyaratkan Vasektomi bagi Penerima Bansos: Bagaimana Menurut Islam?Kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos tercetus atas temuan di masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya kelahiran yang mencapai Rp25 juta.
Ironisnya, keluhan biaya persalinan berasal dari keluarga dengan jumlah anak lebih dari dua orang.
"Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh 25 juta, 15 juta karena rata-rata
caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima," kata Dedi Mulyadi di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti kesiapan menikah sebagai kemampuan orang tua, termasuk membiayai
kehamilan,
kelahiran, hingga
pendidikan.
“Kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orangtua dong,” cetus Dedi.
Baca juga: Hukum Kontrasepsi, Vasektomi, dan Tubektomi dalam IslamAtas dasar tersebut, Dedi Mulyadi mengusulkan kebijakan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat prasejahtera menerima bansos.
“Saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan,” pungkas Dedi.
Mensos Bakal Kaji Usulan Dedi Mulyadi Sementara itu, Menteri Sosial
Saifullah Yusuf mengaku akan mempelajari ide vasektomi sebagai syarat menerima bansos dan beasiswa.
"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi, semua ketentuannya sedang dipelajari," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (1/5/2025).
Meski KB merupakan program yang baik, tetapi penerapannya sebagai syarat bansos masih perlu kajian lebih lanjut.
Gus Ipul mengatakan, penyaluran bansos memiliki proses yang harus diikuti sehingga tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba. Pemerintah memerlukan waktu untuk mempelajari ide tersebut sebelum menerapkannya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Surati Mendikti, Buntut Tiga Sekolah di Jabar Gagal Ikut SNBP"Idenya Kang Dedi misalnya setiap menerima bantuan sosial bisa ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, ikut bersih-bersih, itu satu ide yang sangat bagus. Akan tetapi, kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), terus terang masih harus mempelajari lebih jauh," ucap dia.
(est)