LANGIT7.ID-, Jakarta - - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disebut punya andil terkait penonaktifan fitur live TikTok, sejak fitur tersebut tak bisa lagi diakses mulai 30 Agustus 2025 malam. Namun tudingan tersebut dibantah Menteri Komdigi
Meutya Hafid.
Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa penutupan fitur live dilakukan secara sukarela oleh pihak
TikTok, bukan atas instruksi pemerintah.
"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," katanya, mengutip Antara.
Baca juga: Mark Zuckerberg: TikTok Memperlambat Pertumbuhan MetaIa menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan terkait keberadaan fitur live TikTok.
Hal itu dibenarkan oleh juru bicara TikTok yang mengatakan, penangguhan fitur live di Indonesia mulai Sabtu (30/8) malam dilakukan secara sukarela. Langkah ini diambil karena fitur tersebut dalam sepekan terakhir banyak digunakan untuk menayangkan aksi demonstrasi.
Dengan demikian, tidak benar mengenai tudingan pemerintah membungkam suara masyarakat dengan mematikan fitur live TikTok.
Pihak TikTok menyatakan, penangguhan fitur live hanya sementara, sambil terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang berkembang.
"Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia.Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada," ujarnya, dikutip Selasa (2/9/2025).
Baca juga: TikTok Offline di Amerika Sebelum UU Larangan Aplikasi Itu Mulai BerlakuSejak Sabtu (30/8) malam, secara mendadak fitur live TikTok tidak dapat diakses. Hal ini diketahui saat para pengguna mencoba melakukan siaran langsung, akan muncul pesan "Koneksi tidak stabil" dan fitur live otomatis tertutup.
Meski disebutkan bahwa langkah ini diambil lantaran banyak digunakan untuk menayangkan aksi demonstrasi belakangan ini, namun di sisi lain hal ini merugikan banyak pihak. Terutama pihak yang biasa menggunakan fitur tersebut untuk berjualan produk secara online atau para pelaku usaha kecil.
(lsi)