LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian besar untuk Gaza pada Senin, dan langsung mendapat dukungan hati-hati dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski begitu, Netanyahu tetap menegaskan dirinya siap “menyelesaikan perang” melawan Hamas.
Hamas mengatakan akan mempelajari rencana Gaza dari Trump “dengan itikad baik” sebelum memberi tanggapan resmi.
“Kalau Hamas menolak rencanamu, Tuan Presiden, atau kalau mereka pura-pura terima tapi kemudian melakukan hal yang berlawanan, maka Israel akan menyelesaikan perang ini sendirian,” kata Netanyahu dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih.
Rencana 20 poin yang juga sudah disebarkan Trump ke para pemimpin Arab itu, serta disambut baik, berisi seruan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Beberapa poin penting lainnya termasuk pembentukan “pasukan stabilisasi internasional sementara” dan badan transisi yang akan dipimpin langsung oleh Trump bersama beberapa pemimpin asing lainnya.
Kesepakatan ini mengharuskan Hamas menyerahkan seluruh senjatanya dan tidak boleh terlibat lagi dalam pemerintahan Gaza. Tapi, anggota Hamas yang mau hidup damai akan diberikan amnesti.
Setelah Israel menarik diri, perbatasan Gaza akan dibuka untuk masuknya bantuan dan investasi.
Berbeda dengan wacana Trump sebelumnya, kali ini orang-orang Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza. Dalam dokumen itu disebutkan, “kami akan mendorong mereka tetap tinggal dan memberi kesempatan membangun Gaza yang lebih baik.”
Netanyahu menegaskan dirinya setuju, karena menurutnya rencana ini “mencapai tujuan perang Israel.” Trump sendiri berharap Hamas juga mau mendukung rencananya.
Trump mengatakan persetujuan semua pihak sudah “sangat dekat.” Meski begitu, masih banyak detail penting yang belum jelas.
Netanyahu juga menegaskan bahwa pasukan Israel tetap akan bertanggung jawab atas keamanan Gaza “untuk waktu yang belum ditentukan.” Ia juga meragukan apakah Otoritas Palestina, yang menguasai Tepi Barat, akan diizinkan ikut mengatur Gaza.
“Gaza nantinya akan punya pemerintahan sipil damai, yang tidak dijalankan oleh Hamas maupun Otoritas Palestina,” kata Netanyahu.
Trump mulai kesal dengan NetanyahuTrump sebelumnya sudah bertemu dengan para pemimpin Arab di PBB pekan lalu, dan menulis di media sosial pada Minggu bahwa “SEMUA PIHAK SETUJU UNTUK SESUATU YANG SPESIAL, PERTAMA KALI TERJADI.”
Namun, Netanyahu sebelumnya tidak memberi banyak harapan. Dalam pidatonya di PBB pada Jumat, ia bersumpah akan “menyelesaikan perang” melawan Hamas dan menolak ide negara Palestina — yang belakangan sudah diakui oleh beberapa negara Barat.
Trump, yang biasanya sangat dekat dengan Netanyahu, kini mulai menunjukkan rasa frustrasi. Ia marah besar atas serangan Israel baru-baru ini terhadap anggota Hamas di Qatar, sekutu penting AS.
Selain itu, Trump juga memperingatkan Netanyahu agar tidak nekat mencaplok wilayah Tepi Barat, seperti yang didorong beberapa menteri dalam kabinetnya. Langkah itu dinilai bisa menghancurkan jalan menuju terbentuknya negara Palestina.
Netanyahu sendiri berkuasa berkat dukungan menteri-menteri sayap kanan yang keras menolak perdamaian.
Suara dari GazaSementara itu, serangan Israel terus berlangsung di Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya empat orang di Khan Younes, menurut laporan badan pertahanan sipil Gaza yang dikelola Hamas.
Keluarga para sandera Israel di Gaza mendesak Trump agar tetap menjalankan rencananya.
Di sisi lain, warga Gaza menyambut rencana ini dengan perasaan campur aduk — antara harapan, kelelahan, dan rasa tidak percaya menjelang pertemuan Gedung Putih.
“Saya tidak berharap apa-apa dari Trump, karena Trump mendukung Netanyahu dalam menghancurkan Gaza,” kata Mohammed Abu Rabee, 34 tahun.
Perang Gaza dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data resmi Israel yang dihimpun AFP.
Sebagai balasannya, serangan Israel telah menewaskan 66.055 warga Palestina, juga mayoritas warga sipil, menurut data kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dan dianggap dapat dipercaya oleh PBB.
(lam)