Tarekat ke Serikat, Sayyid ke Syekh: Dari Mistisisme ke Modernisme Islam

LANGIT7.ID-Dalam pusaran sejarah awal abad ke-20, ketika kolonialisme Belanda masih menegakkan tatanan rasial dan sosial di Hindia Timur, sebuah gelombang baru bangkit dari ruang-ruang pengajian dan percetakan kecil di Batavia, Surakarta, dan Padang. Gelombang itu membawa nama-nama yang kelak menjadi pelaku utama dalam gerakan Islam modern: Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, dan Agoes Salim. Mereka menandai babak baru dalam sejarah Islam di Nusantara—dari tarekat menuju serikat, dari sayyid menuju syekh.

Sejarawan Michael Laffan dalam Sejarah Islam di Nusantara (Mizan, 2015)—terjemahan dari The Makings of Indonesian Islam (Princeton University Press, 2011)—menyebut masa ini sebagai “revolusi sunyi” dalam kehidupan Muslim Hindia. Ia bukan pemberontakan bersenjata seperti Perang Aceh, melainkan pemberontakan gagasan: terhadap stagnasi, hierarki rasial, dan otoritas tradisional.

Dari Mekah ke Batavia

Ahmad Surkati, seorang ulama Sudan yang dididik di Mekah, tiba di Jawa pada 1911. Ia direkrut mengajar di Sekolah al-‘Attas—sebuah lembaga milik perkumpulan Jam’iyyat al-Khayr, organisasi sosial Arab elit di Batavia. Tapi tak lama, ia berselisih dengan para sayyid yang menolak pandangannya soal kesetaraan antara keturunan Nabi dan kaum muwallad (Arab peranakan). Dari konflik sosial-keagamaan itu, Surkati mendirikan Al-Irsyad pada 1914, gerakan reformis yang menyerukan rasionalitas dan kesetaraan dalam Islam.

Di sisi lain, Ahmad Dahlan di Yogyakarta membentuk Muhammadiyah dua tahun sebelumnya, 1912. Terinspirasi gagasan modernisme Mesir dari Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Rida, Dahlan memperkenalkan pendidikan modern, amal sosial, dan tafsir Islam yang kontekstual.

Para ulama reformis ini bukan sekadar tokoh agama; mereka adalah perintis lembaga sosial. Sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan menjadi ladang dakwah baru. Di bawah kolonialisme, pendidikan menjadi bentuk perlawanan yang halus namun efektif.

Sarekat Islam: Islam yang Berserikat

Di Surakarta, 1912 juga menandai kelahiran Sarekat Islam (SI)—organisasi yang awalnya hanya perkumpulan pedagang batik pribumi. Namun, dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi gerakan massa yang menghubungkan ekonomi, agama, dan politik.

Di antara tokoh sentralnya adalah H.O.S. Tjokroaminoto, orator ulung yang kelak menjadi guru bagi Soekarno. Ia menjadikan SI wadah artikulasi kesadaran baru kaum Muslim—bahwa keadilan sosial dan kemerdekaan adalah bagian dari iman.

Namun, bagi pemerintah kolonial, SI adalah teka-teki. Apakah ia gerakan keagamaan, ekonomi, atau politik? Para penasihat urusan pribumi seperti D.A. Rinkes dan G.A.J. Hazeu menilai SI bukan ancaman—selama tetap berada di bawah pengawasan. Bahkan, Sayyid ‘Utsman, ulama keturunan Arab yang dekat dengan pemerintah, pernah berpidato dalam kongres SI di Solo pada 1913. Dalam pidatonya, ia memuji Sarekat Islam sebagai amal kebajikan dan mengucapkan terima kasih kepada Belanda atas “keadilan dan kebebasan beragama.”

Politik Toleransi dan Pengawasan

Kebijakan “politik etis” Belanda melahirkan ambiguitas. Di satu sisi, mereka mempromosikan pendidikan dan modernisasi; di sisi lain, mereka mencurigai kebangkitan Islam sebagai potensi pemberontakan. Snouck Hurgronje—penasihat kolonial yang legendaris—telah lama menasihati bahwa Islam politik harus dibedakan dari Islam ibadah. Namun, setelah ia kembali ke Leiden pada 1906, murid-muridnya seperti Rinkes melanjutkan kebijakan “pengawasan yang toleran.”

Gubernur Jenderal A.W.F. Idenberg akhirnya menerima pandangan itu. Dalam laporannya tahun 1913, ia menulis: “Sarekat Islam adalah ekspresi kesadaran diri pribumi yang berkembang... Unsur Islamnya tidak menunjukkan karakter antipemerintah.” Maka, alih-alih ditekan, SI justru diakui—selama tidak menyimpang dari batas kolonial.

Namun, batas itu cepat mengabur. Di bawah pengaruh tokoh-tokoh seperti Agoes Salim, Islam tak lagi hanya identitas spiritual, tapi juga kesadaran politik. Salim, lulusan pendidikan Belanda dan alumnus Mekah, menjembatani bahasa kolonial dengan bahasa umat. Ia melihat Sarekat Islam sebagai jalan menuju kemandirian, bukan sekadar kerjasama.

Di Tanah Suci, gema dukungan datang dari Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama asal Sumatra Barat. Dalam risalahnya tahun 1914, ia menulis bahwa Sarekat Islam bertujuan menegakkan prinsip-prinsip Islam dan “kemajuan putra-putra Tanah Air.”

Dari Mekah ke Yogyakarta, dari Batavia ke Padang, jaringan baru itu mengikat umat dalam satu gagasan: Islam bukan sekadar agama, tapi juga gerakan sosial dan politik.

Dari Kolonialisme ke Kesadaran

Michael Laffan menulis, perubahan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil interaksi panjang antara kolonialisme, modernitas, dan tafsir agama. Snouck mungkin melihat Islam Nusantara sebagai “medan eksperimen” antara Islam dan humanisme Barat. Namun, generasi setelahnya membalik tafsir itu. Mereka menjadikan Islam alat untuk menegosiasikan kemanusiaan dan kebangsaan.

Dari tarekat menuju serikat, dari guru mistik menuju guru bangsa—kisah ini menunjukkan bagaimana agama menjelma kekuatan sosial. Di tengah tekanan kolonial, Islam menjadi bahasa baru tentang harga diri, pengetahuan, dan kemerdekaan.

Dan sebagaimana ditulis Laffan: “Indonesia akan terbukti sebagai tempat paling mungkin bagi pendekatan kembali antara Islam dan humanisme.” Barangkali, di situlah akar panjang yang kelak menumbuhkan sebuah republik.