Media Asing Soroti Kisruh Desakan Mundur Gus Yahya dari Ketum PBNU

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, meminta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri.

Desakan tersebut berdasarkan risalah rapat harian Syuriyah PBNU, yang ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Risalah itu menilai adanya pelanggaran terkait undangan Staquf pada narasumber yang dianggap berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional.

Baca juga: Gus Yahya Tanggapi Isu Pemakzulan dengan Sikap Tenang

Selain itu risalah juga menyoroti dugaan salah urus keuangan sebagai alasan desakan mundur Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketum PBNU.

Polemik di organisasi Islam dengan lebih dari 100 juta anggota ini turut mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Berikut di antaranya:

Al Jazeera

Kantor berita yang berpusat di Doha, Qatar ini menulis desakan mundur Gus Yahya dalam berita dengan judul "Indonesian Muslim group tells leader to resign over pro-Israel speaker" pada Sabtu (22/11/2025).

"Pimpinan NU, organisasi Islam terbesar di dunia dengan sekitar 100 juta anggota dan afiliasinya, telah memberi waktu tiga hari kepada Ketua Yahya Cholil Staquf untuk mengajukan pengunduran dirinya atau dicopot dari jabatannya," tulis Al Jazeera, dikutip Senin (24/11/2025).

Al Jazeera juga menyebutkan alasan utama yang menjadi pusara polemik di tubuh PBNU itu yaitu karena undangan terhadap Peter Berkowitz, eks pejabat Departemen Luar Negeri AS yang dikenal vokal mendukung Israel.

"Organisasi tersebut mengutip undangan Staquf kepada seseorang yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional”, tambahnya.

Baca juga: Internal NU Gaduh Soal Posisi Ketum PBNU, Gus Ipul Tetap Minta Semua Pihak Jaga Ketenangan

Al Jazeera juga melaporkan bahwa Gus Yahya telah meminta maaf atas undangannya ke Berkowitz. Gus Yahya menyebut tindakannya sebagai kelalaian karena tidak memeriksa latar belakangnya dengan seksama.

Selain itu, Al Jazeera juga menyoroti pernyataan Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang meminta anggota NU untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh pada berita yang dapat memperburuk situasi.

Gus Ipul menekankan bahwa masalah tersebut tengah ditangani sesuai mekanisme internal yang berlaku.

REUTERS

Reuters, kantor berita yang berkantor pusat di London, Inggris juga ikut mengangkat laporan tentang polemik kursi pimpinan PBNU.

Dalam berita bertajuk "Indonesia's biggest Islamic group asks chief to resign over pro-Israeli speaker" itu, Reuters menyoroti adanya indikasi pelannggaran dan dugaan tata kelola keuangan sebagai alasan desakan mundur Gus Yahya.

Wakil Sekretaris Jenderal NU, Najib Azca, mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan tersebut terkait dengan undangan Staquf kepada mantan pejabat dan cendekiawan AS, Peter Berkowitz, untuk menghadiri acara pelatihan pada Agustus lalu.

Baca juga: PBNU dan Suriah Bahas Kolaborasi Strategis Perkuat Moderasi Islam dan Pendidikan Dunia

"NU mengutip undangan Staquf kepada seseorang yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional untuk menghadiri acara internal dan dugaan salah urus keuangan sebagai alasan pemecatannya," tulis Reuters.

Staquf, yang telah menjabat sebagai ketua NU sejak 2021, tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Reuters juga menulis pernyataan Staquf yang tidak akan mengundurkan diri karena desakan tersebut.

"Staquf mengatakan bahwa ia diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan tidak akan mengundurkan diri, seraya menambahkan bahwa para pemimpin yang menyelenggarakan pertemuan tersebut tidak memiliki wewenang untuk memberhentikannya," tambahnya.

Reuters mencatat bahwa Berkowitz merupakan pendukung keras Israel dan kerap kali dalam tulisannya membantah tuduhan genosida Israel.

"Berkowitz berbicara di seminar-seminar NU tentang sejarah pemikiran politik Barat pada bulan Agustus, menurut situs webnya,"

Indonesia merupakan salah satu negara yang konsisten mengutuk aksi Israel di Gaza, Palestina. Indonesia telah lama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.