Sebut Ketahanan Nasional Dimulai dari Gizi, Gus Yahya Ajak Pesantren Gerakkan Ekonomi Lokal

LANGIT7.ID-Jakarta; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum untuk menghidupkan ekonomi rakyat. Melalui peresmian 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Pesantren Al Hasani Sikebo, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025), PBNU mendorong agar seluruh kebutuhan pangan program ini diserap langsung dari produsen lokal.

Gus Yahya menjelaskan bahwa keterlibatan aktif petani, peternak, dan nelayan di sekitar pesantren adalah kunci utama dari demokratisasi ekonomi. Dengan memprioritaskan suplai dari masyarakat sekitar, anggaran negara tidak akan terkonsentrasi pada industri skala besar, melainkan langsung berputar dan dirasakan oleh rakyat kecil.

“Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari lingkungan sekitar, maka ekonomi rakyat bergerak. Inilah demokratisasi ekonomi yang nyata,” ujar Gus Yahya dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, pesantren memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi komunitas. Kehadiran SPPG di lingkungan pesantren diharapkan mampu memicu produktivitas warga sekitar untuk memenuhi standar bahan baku pangan yang dibutuhkan secara berkelanjutan.

Gus Yahya juga mengaitkan pergerakan ekonomi lokal ini dengan ketahanan nasional. Ia menilai negara akan berada dalam posisi rentan jika kebutuhan dasar rakyatnya, terutama aspek gizi, bergantung pada rantai pasok yang jauh atau tidak stabil.

“Program ini bukan sekadar soal makan. Ini adalah ikhtiar menjaga ketahanan bangsa dari hulunya, yaitu kesejahteraan rakyat dan kualitas generasi masa depan,” tambahnya.

Sejalan dengan visi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa sebagian besar anggaran MBG dialokasikan untuk menyerap bahan baku lokal serta membiayai tenaga kerja dari masyarakat setempat. Skema ini dirancang untuk menciptakan efek ganda bagi perekonomian di tingkat akar rumput.

Dampak ekonomi ini juga ditekankan oleh Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin. Ia mencatat bahwa di Jawa Tengah terdapat lebih dari 4.119 pesantren dengan total santri mencapai 520 ribu orang. Skala sebesar ini merupakan pasar yang luar biasa bagi produk-produk pertanian dan peternakan lokal.

“Kita mungkin melihat kenaikan harga ayam dan telur, tetapi manfaat ekonominya juga nyata. Petani bergerak, peternak berkembang, dan ekonomi lokal berdenyut dari program ini,” kata Gus Rozin.

Selain memicu ekonomi, Gus Rozin menjelaskan bahwa kenaikan alokasi biaya makan melalui MBG yang mencapai Rp10.000 per porsi sangat membantu pesantren. Sebelumnya, anggaran makan santri hanya berkisar Rp3.000 hingga Rp6.000, yang membuat pemenuhan standar gizi menjadi tantangan berat.

Dengan adanya dukungan ini, pesantren dapat mengalokasikan anggaran internal mereka untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan lainnya, sembari tetap menjamin kesehatan fisik santri melalui suplai pangan lokal yang berkualitas.

Gus Yahya berharap skema yang berpihak pada rakyat kecil ini dipertahankan secara konsisten dan transparan. Ia menegaskan bahwa seluruh gerakan ini adalah bagian dari kerja peradaban untuk membangun manusia Indonesia yang lebih kuat.

“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat peradaban. Ketika pesantren terlibat, manfaat program ini akan jauh lebih luas,” pungkasnya.