PBNU Bantah Terlibat dalam Pelaporan Pandji Pragiwaksono

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah terlibat atas pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya.

Diketahui, aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah mempolisikan Pandji Pragiwaksono atas dugaan pencemaran nama baik.

Pandji dilaporkan terkait materi yang menyinggung dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU dalam materi pertunjukkan komedi bertajuk Mens Rea.

Baca juga: Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Anak Muda NU dan Muhammadiyah Gegara Materi Mens Rea

Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa tidak lembaga, badan otonom NU, maupun perkumpulan NU yang bernama Angkatan Muda NU.

“Kalau representasi PBNU jelas tidak,” tegas Gus Ulil dikutip dari laman resmi PBNU, Jumat (9/1/2026).

Gus Ulil mengatakan banyak kelompok atau individu yang melakukan berbagai aktivitas dengan mengatasnamakan NU sejak dulu.

Menurut Gus Ulil, karakter NU yang terbuka dan sebagai organisasi besar kerap dimanfaatkan gerakan yang bersifat spontan dan temporer.

“dulu kan banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU itu sifatnya terbuka, ya memang siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU. Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU,” sambungnya.

Gus Ulil menyayangkan langkah hukum yang diambil terhadap seorang komedian yang bertugas menghibur masyarakat. Ia menilai masyarakat Indonesia butuh banyak tertawa.

Baca juga: Ulil Abshar Abdalla: Negara dan Agama Ibarat Saudara Kembar

“Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,” tulisnya.

Sebagai informasi, Rizki Abdul Rahman Wahid yang mewakili Angkatan Muda NU melaporkan Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up comedy yang dinilainya menyinggung pemberian konsesi tambang oleh NU dan Muhammadiyah.