MUI Desak Jaminan Kemerdekaan Palestina Sebagai Syarat Utama Masuk Board of Peace

LANGIT7.ID-Jakarta; Syarat mutlak pengakuan kedaulatan Palestina oleh Israel menjadi desakan utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap langkah pemerintah bergabung dalam Board of Peace (BoP). Langkah diplomasi ini dinilai harus menjadi jaminan konkret agar keterlibatan Indonesia tidak hanya sekadar mengamankan posisi Israel, melainkan benar-benar menghentikan penjajahan di tanah Palestina.

Dilansir dari situts MUI, Rabu (4/2/2026), sikap resmi tersebut dituangkan dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia perihal Kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Dokumen ini diterbitkan pada 3 Februari 2026 dengan ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan. Pernyataan ini muncul menyusul pertemuan antara pimpinan ormas Islam dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dalam poin-poin pernyataannya, MUI menggarisbawahi bahwa prinsip Two State Solution atau solusi dua negara wajib menjadi subjek dan tujuan utama Indonesia di BoP. Hal ini bertujuan mewujudkan perdamaian yang hakiki serta memastikan tidak ada lagi kejahatan perang yang menimpa warga Palestina. Selain itu, pemerintah diminta memperjuangkan keterlibatan perwakilan Palestina secara langsung di dalam forum tersebut.

Baca juga: Prabowo Siap Tarik Indonesia dari Board of Peace Jika Gagal Perjuangkan Palestina

Baca juga: Sempat Menolak, Akhirnya Ormas Islam Kompak Dukung Prabowo Subianto Masuk Board of Peace

Mengenai aspek teknis keamanan, MUI memberikan peringatan khusus terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI. MUI menegaskan kontribusi tersebut jangan sampai disalahgunakan sebagai alat untuk menekan kelompok perjuangan pro-Palestina, termasuk Hamas, yang justru menguntungkan pihak Israel dengan memanfaatkan legitimasi Board of Peace.

Secara keseluruhan, terdapat enam poin sikap tegas yang disampaikan MUI. Pertama, mendesak Israel segera mengakui Palestina merdeka. Kedua, menjamin keterlibatan Indonesia untuk menghapus penjajahan. Ketiga, menjadikan solusi dua negara sebagai tujuan prinsip. Keempat, memperjuangkan keterlibatan Palestina di BoP. Kelima, memastikan pasukan perdamaian tidak menjadi alat pemukul Hamas. Keenam, tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif demi kemerdekaan Palestina.