Soal Gedung 40 Lantai MUI dari Prabowo, Cholil Nafis: Hanya Hak Pakai, Bukan Hibah

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan gedung 40 lantai untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan menyediakan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus MUI masa bakti 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026) lalu.

Baca juga: Prabowo Setujui Gedung 40 Lantai di Bundaran HI untuk Himpun Dana Umat Rp500 Triliun

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa MUI hanya memiliki hak pakai pada gedung baru tersebut, seperti lembaga-lembaga lain yang menggunakan fasilitas negara.

"Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Kiai Cholil pada Rabu (11/2/2026) dikutip dari laman resmi MUI.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini mengklarifikasi bahwa MUI tidak pernah mengajukan permohonan gedung baru kepada pemerintah.

"Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," sambungnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil menekankan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan detail mengenai hal teknis, termasuk desain arsitektur maupun peruntukan tiap lantainya. Oleh sebab itu, MUI memilih untuk tidak berspekulasi lebih dalam.

Baca juga: Di Pengukuhan MUI, Presiden Prabowo Subianto Minta Ulama Umaro Bersinergi

Ia juga mengingatkan bahwa sebagai lembaga keagamaan, eksistensi MUI tidak semestinya dinilai menggunakan parameter profit atau keuntungan ekonomi layaknya sebuah korporasi.

"Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.

Kiai Cholil mempertegas kedudukan MUI sebagai mitra strategis pemerintah yang menjunjung tinggi independensi. Ia menjamin bahwa MUI bukanlah lawan, namun juga bukan pembenar semua kebijakan pemerintah.

"Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," sambungnya.

Terkait gedung baru, ia menyatakan bahwa lokasi bukanlah prioritas utama, melainkan kualitas pelayanan kepada umat.

Baca juga: Kyai Cholil Nafis Soroti Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Produk Halal

Jika fasilitas tersebut membantu kinerja MUI, maka itu hal positif, namun ia memastikan bahwa pihaknya siap bekerja di mana pun.

"Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," tegasnya.