Umrah di Depan Mata, Asosiasi Minta Pemerintah Renegosiasi dengan Saudi

LANGIT7.ID, Jakarta - - Dewan Pimpinan Pusat Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (DPP AMPUH) meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag membahas rencana pembukaan Umrah yang sudah di depan mata. Khususnya dua hal tentang vaksin booster dan karantina di Indonesia.

"Kami dari DPP AMPUH berharap pemerintah melalui Kemenag dan Kemenkes dapat melakukan renegosiasi dengan pihak KSA (Kingdom of Saudi Arabia) agar jamaah tidak diwajibkan vaksin booster (khusus Sinovac/sinopharm)," ujar Sekjen DPP AMPUH Wawan Suhada dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Ia berharap, karantina kedatangan di Indonesia khusus jamaah Umrah diberikan kekhususan. Ini mengingat pemberangkatan dan sentralistik dan sdh dalam keaadaan Immune ketika berangkat Umrah

Baca juga: Persis Siap Kerja Sama dengan BPKH dalam Digitalisasi Ibadah Haji

"Kemenag menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini bersama Kemenkes, Kemenlu dan seluruh pihak terkait berusaha mengupayakan koneksitas antara aplikasi peduli lindungi dengan aplikasi tawakalna, sehingga dapat dibaca oleh otoritas KSA," ujarnya.

DPP AMPUH mengusulkan agar pemerintah tidak memaksakan integrasi sistem kedua negara, setidaknya cukup kartu atau barcode secara fisik dan dapat discan pihak otoritas arab saudi, sehingga memudahkan jamaan tanpa membuka aplikasi terlebih dahulu.

DPP AMPUH mengusulkan adanya team advanced yang berangkat terlebih dahulu ke Arab Saudi untuk melakukan mitigasi lapangan dan melibatkan semua pihak, misalnya Kemenag, Kemenlu, Kemenhub, Maskapai, Asosiasi, dan lain-lain.

"Kami DPP AMPUH memberikan ucapan selamat kepada Dirjen PHU yang baru, selamat bertugas dan berkarya. Semoga terobosan-terobosan dan kebijakannya menyentuh secara langsung dengan seluruh stakeholders haji umrah," ujarnya.

Baca juga: Umrah Dibuka Kembali, DPR Minta Syarat Kesehatan Diinfokan ke Calon Jamaah

Baca juga: Umrah Jamaah Indonesia Dibuka, SAPUHI Sambut Baik