Trump Meminta Anggaran Militer Bersejarah Sebesar Rp24.000 Triliun Kepada Kongres

LANGIT7.ID-AS; Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah meminta peningkatan belanja militer hampir 40 persen dibandingkan tahun lalu dalam permohonan anggaran tahunannya, yang totalnya mencapai Rp24.000 triliun.

Meskipun permintaan anggaran yang dirilis pada hari Jumat itu tidak mengikat secara hukum, permintaan ini menegaskan prioritas Gedung Putih, dengan penekanan besar pada belanja militer dan penegakan hukum.

"Anggaran 2027 dibangun di atas visi Presiden dengan terus membatasi belanja non-pertahanan dan mereformasi Pemerintah Federal," kata Russell Vought, direktur Office of Management and Budget, dalam kata pengantar proposal tersebut.

Menurut dokumen tersebut, peningkatan belanja ini "mewujudkan perdamaian melalui kekuatan yang disampaikan Presiden Trump dengan berinvestasi kembali pada fondasi kekuatan militer Amerika".

Anggaran ini diperkirakan akan menjadi subjek negosiasi panjang di Kongres dalam beberapa minggu mendatang.

Permintaan sebesar Rp24.000 triliun itu mencakup peningkatan sekitar Rp7.280 triliun dibandingkan tahun fiskal 2026. Angka ini terpisah dari permintaan darurat sebesar Rp3.200 triliun yang diajukan pemerintahan Trump kepada Kongres untuk mendukung perang AS-Israel melawan Iran, yang dimulai pada 28 Februari.

Permintaan sebelumnya telah mengganggu seberapa pihak di basis pendukung "Make America Great Again" (MAGA) milik Trump, yang berargumen bahwa mengalihkan lebih banyak uang ke konflik tersebut bertentangan dengan janji "America First" sang presiden.

Garis besar anggaran tersebut mencakup usulan pemotongan sebesar Rp1.168 triliun untuk program-program dalam negeri.

Itu termasuk inisiatif untuk melawan perubahan iklim dan meningkatkan energi terbarukan, serta serangkaian program yang dimaksudkan untuk memastikan kesetaraan dan akses dalam perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pendanaan untuk pemukiman kembali pengungsi dan program bantuan juga direncanakan akan dikurangi.

Sebagai gantinya, pendanaan akan digunakan untuk membangun sistem pertahanan misil Golden Dome milik Trump, berinvestasi pada mineral kritis, meningkatkan pembangunan kapal AS, dan menaikkan gaji tentara AS, menurut lembar fakta Gedung Putih.

Berbicara pada acara tertutup Gedung Putih hari Rabu, Trump menekankan keinginannya untuk memperbesar militer AS, sambil mengalihkan beberapa program federal, termasuk program perawatan kesehatan Medicaid dan Medicare, ke negara bagian.

"Kita sedang berperang. Kita tidak bisa mengurus penitipan anak," kata Trump dalam acara tertutup tersebut, seperti dilaporkan oleh The Associated Press.

"Tidak mungkin bagi kita untuk mengurus penitipan anak, Medicaid, Medicare — semua hal individual ini," katanya. "Mereka bisa melakukannya di tingkat negara bagian. Tidak bisa dilakukan di tingkat federal."

Pengeluaran militer AS telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, naik dari sekitar Rp5.120 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp15.952 triliun pada tahun 2024, menurut Stockholm International Peace Research Institute.

AS secara rutin membelanjakan lebih banyak untuk militernya daripada total gabungan sembilan negara berikutnya, menurut Peter G Peterson Foundation, sebuah organisasi yang menilai tantangan fiskal AS.

AS juga secara historis mencurahkan persentase produk domestik bruto (PDB) yang lebih besar untuk militer dibandingkan ekonomi top lainnya di dunia.

Penekanan pada penegakan hukum imigrasi

Permintaan anggaran ini juga dirancang untuk memperkuat beberapa prioritas utama Trump lainnya.

Permintaan ini menyerukan pendanaan berkelanjutan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan badan di bawahnya, yaitu Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), untuk mendukung kampanye deportasi massalnya.

Hal ini terjadi saat Kongres masih mengalami kebuntuan mengenai pendanaan ICE dan Bea Cukai serta Patroli Perbatasan (CBP), dua badan DHS yang pendanaannya ditolak oleh Partai Demokrat tanpa adanya reformasi.

Permintaan tersebut juga menyerukan peningkatan 13 persen untuk Departemen Kehakiman, yang menurut Gedung Putih akan fokus pada kejahatan kekerasan, serta dana sebesar Rp160 triliun di dalam Dinas Taman Nasional untuk proyek-proyek beautifikasi di ibu kota, Washington, DC.

Dalam permintaannya, pemerintahan Trump juga menyusun jalur untuk mengesahkan anggaran yang akan sangat bergantung pada Partai Republik di Kongres.

Permintaan tersebut menyarankan agar sebesar Rp17.600 triliun dari pendanaan pertahanan dapat disetujui melalui proses alokasi reguler, yang kemungkinan besar memerlukan dukungan bipartisan.

Sisanya sebesar Rp5.600 triliun dapat disahkan melalui mekanisme yang dikenal sebagai rekonsiliasi, yang biasanya dapat dicapai dengan suara mayoritas sederhana. Partai Republik memiliki mayoritas tipis di Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat AS.

AS secara rutin mengalami defisit tahunan sekitar Rp32.000 triliun, dengan utang nasional saat ini sekitar Rp624.000 triliun.(*/saf/aljazeera)