Sertifikasi Halal Masih Rendah, BPJPH Targetkan 10 Ribu per Hari

LANGIT7.ID-Jakarta; Dorongan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Puncak Festival Syawal LPPOM 1447 H. Upaya ini dinilai mendesak mengingat jumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi masih jauh dari total UMKM di Indonesia, sehingga kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penentu keberhasilannya.

Dalam forum yang digelar di Peninsula Hotel, Jakarta, sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditegaskan sebagai fondasi untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, menekankan bahwa kerja sama antar lembaga tersebut tidak boleh terputus karena akan menjadi contoh langsung bagi masyarakat dalam melihat keseriusan negara menjamin kehalalan produk.

“Kepada LPPOM dan MUI… kita ini tidak boleh pisah, bahkan seharipun, tidak boleh pisah sejampun Pak. Musti nempel terus Pak, jangan berpisah, terus kita gandeng, kenapa? Karena Masyarakat akan melihat kita sebagai contoh,” ujar Haikal, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menyebut, keterlibatan pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal dalam satu barisan akan menghadirkan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat. Di saat yang sama, masyarakat juga didorong untuk memastikan produk yang dikonsumsi telah terjamin kehalalannya.

“Tadi kiyai bilang, separuh dari agama itu halal, dan separuh dari halal itu LPPOM,” tutur Haikal.

Data yang disampaikan menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam sektor ini. Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut mendorong BPJPH menargetkan percepatan penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal setiap hari agar pelaku usaha mampu berkembang dan bersaing dengan produk luar.

“Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mempercepat proses tersebut, agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing, termasuk dengan produk asing,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, K. M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa jaminan halal tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi negara.

“Halal bagian dari kebutuhan kita, pemenuhan terhadap undang-undang dasar negara kita, kita sebagai umat beragama, di muslim halal tidak hanya bagi muslim tapi untuk semuanya. Oleh karena itu, tidak boleh ada suatu negara atau dari manapun yang masuk tanpa mematuhi undang-undang dasar kita, hak konstitusi kita untuk mengkonsumsi yang halal,” tegasnya.

Ia menambahkan, peran pemerintah penting untuk memperkuat fatwa ulama melalui regulasi, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam mengonsumsi produk halal.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menyampaikan bahwa sejak 2021 Festival Syawal LPPOM menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong pemberdayaan UMK sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

“Bagi kami, pemberdayaan UMK tidak hanya sebatas menerbitkan sertifikat halal, tetapi juga membekali pelaku usaha agar mampu naik kelas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen LPPOM dalam mengawal implementasi fatwa halal MUI sekaligus mendukung regulasi pemerintah melalui BPJPH, agar masyarakat mendapatkan jaminan ketenteraman dalam mengonsumsi produk halal.

“Kami dari LPPOM berkomitmen untuk menegakkan apa yang sudah disampaikan MUI dari sisi fatwanya, dan tentunya dari sisi pemerintah (BPJPH) regulasi, untuk memberikan ketentraman bagi umat dalam mengkonsumsi produk-produk yang ada di Indonesia,” tandasnya.