LANGIT7.ID-, Jakarta - -
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) mengatakan bahwa lonjakan
harga tiket penerbangan umrah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah telah memberi tekanan serius terhadap industri umrah nasional.
"Harga tiket yang melonjak drastis bukan hanya mengganggu stabilitas bisnis
penyelenggara umrah, tetapi juga memukul kemampuan masyarakat untuk menjalankan ibadah ke
Tanah Suci," kata Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian DPP AMPHURI, Ulul Albab pada Jumat (8/5/2026).
Baca juga: Amphuri Ingatkan Risiko Besar dari Legalisasi Umrah MandiriAmphuri memahami bahwa kenaikan biaya operasional akibat perubahan rute penerbangan, peningkatan premi asuransi, risiko keamanan kawasan, serta keterbatasan slot dan seat penerbangan.
Namun di sisi lain, seluruh beban tersebut tidak seharusnya langsung dialihkan sepenuhnya kepada konsumen, yakni travel umrah dan para jamaah.
"Karena jika semua risiko industri penerbangan langsung dipindahkan ke masyarakat, maka yang terjadi bukan lagi penyesuaian bisnis yang sehat, tetapi ketimpangan beban dalam rantai ekosistem umrah," tambah Ulul.
Menurut Ulul, travel umrah saat ini berada dalam posisi yang dilematis, di mana tidak dapat menaikkan harga paket secara drastis karena harus menjaga kepercayaan jamaah dan keberlangsungan pasar.
Di saat bersamaan, travel umrah juga tidak sanggup terus-menerus menanggung lonjakan harga tiket yang begitu besar. Akibatnya, banyak penyelenggara menghadapi tekanan margin yang sangat berat.
Baca juga: BAZNAS Terima Infak Rp50 Juta dari AMPHURI untuk Bantu Rakyat Palestina"Dampak akhirnya kembali kepada jamaah. Banyak calon jamaah adalah masyarakat kelas menengah yang telah menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat umrah. Kenaikan biaya mendadak dapat membuat keberangkatan tertunda, bahkan gagal," terang Ulul.
Karena itu, lanjut Ulul, situasi ini tidak boleh dibiarkan mengikuti mekanisme pasar semata tanpa intervensi kebijakan dan empati industri.
Amphuri mendorong pemerintah untuk mengambil peran, tidak hanya sebagai regulator administratif, tetapi sebagai pelindung ekosistem pelayanan ibadah umat. Di samping itu, maskapai penerbangan juga diharapkan melihat bukan sekadar rute komersial biasa, tetapi bagian dari pelayanan sosial-keagamaan yang menyangkut jutaan umat Islam Indonesia.
Terkait hal itu, Amphuri menilai perlu langkah-langkah konkret dan realistis agar industri umrah nasional tetap sehat tanpa memberatkan masyarakat.
Menurut Ulul Albab, pemerintah perlu memfasilitasi forum khusus yang mempertemukan asosiasi umrah dan maskapai penerbangan guna membahas stabilisasi harga tiket selama situasi geopolitik belum kondusif.
Baca juga: AMPHURI: Arab Saudi Resmi Tutup Proses Penerbitan Visa Haji FurodaKemudian, perlu adanya skema harga atau alokasi kursi khusus umrah bagi penyelenggara resmi.
"Selama ini travel umrah membeli tiket melalui mekanisme pasar reguler yang sangat fluktuatif, padahal pasar umrah bersifat berkelanjutan dan memiliki volume besar yang semestinya mendapat perlakuan khusus," kata Ulul.
Selanjutnya, Amphuri juga mengusulkan agar maskapai tidak menerapkan kenaikan harga yang berlebihan dengan memanfaatkan kondisi krisis.
Ulul mengatakan bahwa Amphuri menilai perlunya dibangun kerja sama jangka panjang antara asosiasi dan maskapai melalui kontrak tahunan, sistem block seat kolektif, maupun skema harga bertahap agar gejolak harga tidak terlalu membebani travel.
Sementara, pemerintah perlu memperluas pilihan rute dan maskapai penerbangan umrah melalui diplomasi aviasi dengan berbagai maskapai internasional.
"Semakin terbuka pilihan maskapai dan rute, semakin sehat pula struktur harga pasar," ujarnya.
Baca juga: AMPHURI Minta Polemik Kenaikan Biaya Haji Segera DiputuskanSelain itu, kata Ulul, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian insentif tertentu bagi penerbangan umrah pada masa krisis, seperti kemudahan slot penerbangan, efisiensi biaya bandara, maupun dukungan regulasi lainnya agar harga tiket lebih terkendali.
Di internal organisasi, Amphuri juga perlu melakukan langkah konsolidasi, antara lain membangun pusat informasi harga tiket secara real time, melakukan negosiasi kolektif dengan maskapai, mengoordinasikan keberangkatan anggota, serta memperkuat solidaritas industri agar tidak terjadi persaingan yang merugikan di tengah situasi sulit.
Menurut Ulul, krisis ini sesungguhnya harus menjadi ujian bersama. Maskapai membutuhkan keberlangsungan bisnis. Travel membutuhkan kepastian operasional. Jamaah membutuhkan perlindungan. Dan pemerintah membutuhkan stabilitas pelayanan ibadah umat.
"Karena itu, solusi tidak boleh dibangun dengan cara membebankan seluruh tekanan kepada pihak paling bawah, yakni jamaah dan travel umrah," tekannya.
(est)