Amphuri

AMPHURI mengatakan bahwa lonjakan harga tiket penerbangan umrah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah telah memberi tekanan serius terhadap industri umroh nasional.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyebut legalisasi umrah mandiri berdampak pada kehancuran ekonomi berbasis keumatan serta kerugian negara.

Ketua Bidang Humas dan Media Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Abdullah Mufid Mubarok, mengungkapkan bahwa ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) merugi hingga miliaran rupiah akibat keputusan tersebut.

Pemerintah Arab Saudi secara resmi menutup proses penerbitan visa haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, termasuk visa Furoda sejak 27 Mei 2025.

Sekjen DPP AMPHURI, Farid Aljawi meminta polemik kenaikan biaya haji harus cepat diputuskan agar tak berimbas pada pelaksanaan ibadah haji.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur mengatakan, kelangkaan vaksin meningitis dan International Certificate of Vaccination (ICV) merupakan kejadian yang dapat berakibat fatal.

Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2022 naik secara signifikan. Jika sebelumnya biaya haji di angka Rp72 juta, kini naik menjadi Rp81 juta.

Firman mengatakan, dua atau tiga pekan kemudian cuacanya bisa semakin terik. Saat wukuf Arafah nanti bahkan bisa sampai 50 derajat celsius.

Firman menjelaskan ada kenaikan pajak yang cukup signifikan hingga hampir 20 persen. Faktor lain adalah inflasi yang mengerek harga-harga barang.

Walimatuls safar merupakan tradisi masyarakat muslim Indonesia jelang musim haji. Kegiatan ini biasa dihadiri keluarga, kerabat, sahabat hingga tetangga untuk melepas seseroang yang hendak berangkat haji.

Keberangkatan mereka untuk mengemban misi khusus yang akan menguji coba umrah dengan berbagai regulasi yang diberlakukan oleh Arab Saudi maupun Indonesia.

Pemberangkatan pimpinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dilakukan untuk mempelajari kebijakan baru pelaksanaan umrah setelah Kerajaan Arab Saudi mencabut status suspend penerbangan dari Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi diharapkan menghapus status suspend atau penangguhan bagi jamaah asal Indonesia, sehingga dapat terbang langsung ke Tanah Suci tanpa harus menjalani serangkaian persyaratan