Ini Syarat Mutlak Keimanan bagi Ulil Amri Berdasarkan Konsensus Ulama Klasik

LANGIT7.ID-Seorang pria dengan setelan safari resmi berdiri di podium ruang konferensi pers utama, membacakan instruksi pembatasan mobilitas warga demi mencegah perluasan wabah penyakit. Di tempat terpisah, melalui siaran video daring, seorang ulama senior menjabarkan panduan fikih mengenai tata cara ibadah darurat yang aman selama masa krisis kesehatan tersebut terjadi.

Dua otoritas ini memancarkan pengaruh yang berbeda namun mengarah pada satu tujuan: ketertiban publik. Ketika umara mengeluarkan instrumen hukum yang bersifat memaksa, ulama menyuplai legitimasi moral yang berbasis argumen keagamaan.

Kepatuhan masyarakat sipil terhadap kedua figur ini bukanlah hasil dari rekayasa sosial biasa, melainkan produk dari sebuah desain ketatanegaraan yang menuntut adanya kapasitas spesifik dalam memerintah dan melarang.

Kekuasaan untuk mengatur manusia memerlukan kualifikasi yang melampaui sekadar kepemilikan modal politik. Allah secara khusus mengaitkan perintah ketaatan warga negara kepada dua elemen fungsional ini karena karakteristik kompetensi yang mereka miliki.

Sinergi ini membagi beban peradaban secara proporsional: ulama memegang otoritas konseptual teologis, sementara umara memegang instrumen eksekutif praktis. Tanpa pembagian kerja yang jelas ini, tata kelola negara akan terjebak dalam anarki atau kediktatoran yang buta arah moral.

Distribusi otoritas ini didasarkan pada kompetensi inti masing-masing pihak. Para ulama bertugas menyampaikan dan merumuskan hukum syariat Allah karena mereka merupakan kelompok yang paling memahami teks suci secara metodologis. Dari lisan dan pena para ulama, masyarakat mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh agama.

Sebaliknya, para umara atau penguasa bertindak sebagai eksekutor yang mengimplementasikan hukum tersebut di tengah realitas sosial. Umara memiliki instrumen legal untuk memberikan insentif berupa penghargaan atau menjatuhkan sanksi hukum bagi para pelanggar regulasi karena mereka dibekali dengan kekuatan aparat negara yang sah.

Batasan Teologis Kedaulatan Hukum

Eksklusivitas hak memerintah ini membawa konsekuensi yurisprudensi yang sangat ketat dalam hukum tata negara Islam. Para ulama lintas generasi telah menyepakati sebuah prinsip konsensus atau ijmak yang tidak dapat diganggu gugat mengenai syarat utama pemegang otoritas tertinggi.

Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menukil pandangan teoretis dari Al-Qadhi Iyadh yang menegaskan bahwa kepemimpinan tertinggi atau imamah tidak sah secara hukum jika diserahkan kepada orang kafir. Konsensus ini dibangun di atas argumentasi tekstual yang kuat dalam Surah An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Klausul hukum ini diperkuat oleh struktur kebahasaan dalam ayat kepatuhan utama pada Surah An-Nisa ayat 59, khususnya pada frasa wa ulil amri minkum yang berarti dan ulil amri di antara kamu. Kata minkum secara spesifik membatasi bahwa pemegang otoritas yang wajib ditaati oleh komunitas muslim harus lahir dari kalangan yang berbagi fondasi keimanan yang sama.

Persyaratan keimanan ini bukan bentuk diskriminasi rasial, melainkan jaminan proteksi agar orientasi pembuatan kebijakan negara tidak bertentangan secara diametral dengan tujuan-tujuan dasar syariat (maqashid asy-syariah) yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta warga negara.

Logika Meritokrasi

Korelasi antara kapasitas kepemimpinan, penegakan hukum, dan syarat keimanan ini dibahas secara mendalam oleh pemikir Islam kontemporer, Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, dalam Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami (IslamHouse.com, 2012). At-Tuwaijri mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana dan keadilan sosial sangat bergantung pada kekuatan eksekutif yang memiliki kepatuhan batin terhadap hukum yang mereka tegakkan.

Jika penguasa tertinggi tidak meyakini validitas syariat, maka penegakan hukum hanya akan menjadi instrumen politik pragmatis untuk melanggengkan kekuasaan semata.

Pendekatan sosiologis yang senada dipaparkan oleh cendekiawan muslim internasional, Profesor Ismail Raji al-Faruqi, dalam bukunya Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life (International Institute of Islamic Thought, 1982). Al-Faruqi berargumentasi bahwa dalam tata negara Islam, pemisahan mutlak antara urusan moral-keagamaan dan urusan politik merupakan hal yang mustahil.

Kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan syariat, sedangkan penguasa hanyalah pemegang mandat yang bertugas mengeksekusi keadilan. Oleh karena itu, sinergi antara keahlian hukum ulama dan kemampuan eksekusi umara menjadi prasyarat mutlak agar negara tidak berubah menjadi monster leviathan yang menindas hak-hak sipil.

Ketika ulama memberikan fatwa yang berbasis pada kemaslahatan umum dan umara merumuskannya menjadi undang-undang positif yang mengikat, masyarakat akan merasakan kehadiran negara sebagai pengayom. Sebaliknya, kehancuran tatanan sosial dimulai ketika ulama menjadi stempel pembenaran bagi kebijakan umara yang korup, atau ketika umara mengabaikan pertimbangan etis dari para ulama demi memuaskan ambisi politik kelompok tertentu.

Kewajiban kepatuhan yang dibebankan kepada rakyat didesain sebagai hubungan timbal balik yang rasional. Masyarakat taat bukan karena ketakutan fisik terhadap senjata penguasa, melainkan karena kesadaran moral bahwa ketertiban sosial membutuhkan kepemimpinan yang kompeten dan sah secara teologis.

Pada akhirnya, faedah dari pengkhususan ketaatan ini memberikan pelajaran penting bagi restrukturisasi birokrasi pemerintahan modern. Penempatan figur dalam pos-pos penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asas kedekatan politik atau transaksi material.

Sebuah refleksi penutup patut diajukan: jika teks suci dan konsensus para ulama klasik telah memberikan rambu-rambu yang sedemikian ketat mengenai kapasitas moral dan kompetensi teknis ulil amri, maka membiarkan jabatan-jabatan strategis pengelola hajat hidup publik diisi oleh individu yang cacat integritas dan miskin kompetensi adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap masa depan sebuah peradaban.