Terinspirasi Ki Hajar Dewantara, Pesantren Harus Jadi Sistem Pendidikan Nasional

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menilai masa depan kejayaan pendidikan Indonesia berada di tangan pesantren. Keunggulan sistem pesantren ini pun diakui oleh Ki Hajar Dewantara.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, pada November 1928, Ki Hajar Dewantara sudah menulis satu artikel dengan judul ‘Sistem Pondok dan Asrama itulah Sistem Nasional di Majalah Wasita. Konsep pesantren perlu dijadikan sistem pendidikan nasional.

“Menurut saya, sekarang inilah saatnya kita mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara ini, bahwa sebetulnya sistem pendidikan nasional itu adalah sistem pondok itu,” kata Adian dalam Peringatan Hari Santri Nasional secara daring, Kamis malam (21/10/20210).

Baca Juga: Paparkan Sejarah Hari Santri, Ketua DDII: Pesantren Didirikan untuk Lahirkan Pejuang

Ki Hajar Dewantara menyebut hakikat pesantren adalah terjadinya proses interaksi intensif antara kiai dan santri, sehingga terjadi proses pengajaran dan pendidikan.

“Mulai zaman dahulu hingga sekarang kita mempunyai rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang disebut pondok pesantren. Kalau zaman dulu dinamakan priwatan atau asrama. Sifat pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumah kiai guru (Ki Hajar), yang dipakai buat pondokan santri-santri (cantrik-cantrik) dan bua rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap hari, siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan,” demikian Adian Husain mengutip penjelasan Ki Hajar Dewantara.

Pada 122, Ki Hajar juga pernah menyampaikan kritik konsep pendidikan kolonial dalam bentuk sekolah. Konsep pendidikan Belanda itu hanya menghasilkan lulusan bermental buruh. Dari situ, Ki Hajar mendirikan Taman Siswa sebagai tandingan untuk sekolah ala Belanda.

“Pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya, pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial dan bersifat tetap semenjak zaman VOC meskipun di bawah politik etika.

Tapi anehnya, banyak priyayi atau bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik. Semua itu semata-semata hanya memberikan ijazah surat ijazah yang menunjukkan mereka menjadi buruh.” Demikian kutipan kritikan Ki Hajar Dewantara.

Sebenarnya, konsep pendidikan pesantren sesuai dengan konstitusi negara yakni pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Peran pesantren sudah terbukti dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pesantren memiliki kekhasan dan keunggulan dalam pendidikan Indonesia. Para ulama menjadikan pesantren sebagai kaderisasi pejuang kemerdekaan.

Pada masa itu, terkhusus setelah Pangeran Diponegoro kalah dalam peperangan pada 1830 M, gerakan pendirian pesantren massif terjadi di Nusantara. Para ulama mendirikan pesantren untuk mendidik para santri menjadi pendakwah sekaligus pejuang.

“Ketika Belanda menerapkan politik etis, maka tokoh-tokoh Islam melawan penjajahan itu dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam,” kata Adian.