Kemandirian Umat Harus Jadi Agenda Kepemimpinan PBNU Mendatang

LANGIT7.ID-Jakarta; - Menjelang gelaran Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang didorong untuk menjadikan penguatan kemandirian umat sebagai salah satu agenda strategis utama. Tantangan organisasi ke depan dinilai tidak lagi sebatas pada penguatan layanan keagamaan, melainkan juga pada kemampuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya secara nyata.

Direktur Eksekutif Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengungkapkan bahwa ekspektasi warga nahdliyin terhadap NU kini terus berkembang pesat. Berdasarkan data Survei Alvara 2025, masyarakat tidak hanya mengandalkan NU sebagai rujukan keagamaan, tetapi juga sangat berharap organisasi ini hadir dalam memperkuat kapasitas ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.

"Pergeseran kebutuhan ini terlihat jelas dari tingginya minat warga terhadap pelatihan-pelatihan berbasis wirausaha dan profesionalisme. Hasil survei mencatat bahwa pelatihan manajemen keuangan usaha menjadi jenis pelatihan yang paling diminati dengan angka mencapai 54,2 persen," kata Ali dikutip dari laman NU Online, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga: Jelang Muktamar NU 2026, Delapan Figur Masuk Bursa Calon Ketua Umum PBNU

Kebutuhan tersebut disusul oleh pelatihan perencanaan pengembangan usaha sebesar 45,3 persen, manajemen sumber daya manusia sebesar 42,1 persen, serta digital marketing sebanyak 40,3 persen. Sementara itu, pelatihan terkait ke-Aswaja-an tercatat hanya dipilih oleh 12,5 persen responden.

Hasanuddin menegaskan, angka tersebut bukan berarti pendidikan keagamaan mulai kehilangan relevansi di mata warga. Temuan ini justru memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat ingin NU melengkapi fondasi nilai-nilai keislaman yang sudah kokoh dengan peningkatan keterampilan ekonomi dan profesionalisme.

"Aspirasi warga terhadap layanan non-keagamaan juga tergambar kuat dalam hasil riset tersebut. Layanan di sektor ekonomi menjadi kebutuhan paling mendesak yang diharapkan warga dengan persentase 33,8 persen, diikuti oleh layanan kesehatan sebesar 30,9 persen dan sektor pendidikan sebesar 23,3 persen. Adapun kebutuhan terhadap layanan advokasi hukum maupun pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf berada di bawah angka 10 persen," paparnya.

Baca Juga: PPDI Dorong Haji Inklusif Berbasis Hak Asasi dan Minta Regulasi Khusus Diterbitkan

Melihat fakta lapangan tersebut, Hasanuddin menyimpulkan bahwa kepemimpinan PBNU di masa depan dituntut untuk memiliki orientasi dan visi kemandirian umat yang kuat. Menurut dia, figur pemimpin NU mendatang tidak cukup hanya menguasai kapasitas keagamaan, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem ekonomi, menggerakkan kewirausahaan warga, memanfaatkan kemajuan teknologi digital, serta menghadirkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tinggi.