Hasilkan 12 Rekomendasi, KUII VIII Soroti Isu Nasional hingga Geopolitik Global

LANGIT7.ID-Jakarta; - Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII secara resmi menelurkan 12 rekomendasi strategis yang dirangkum dalam dokumen Taujihat KUII VIII. Dokumen ini dirancang sebagai arah panduan bagi umat, bangsa, dan negara dalam menghadapi beragam tantangan di tingkat nasional maupun internasional.

Taujihat yang dirumuskan oleh Komisi G tersebut merupakan buah pemikiran dan musyawarah para utusan kongres yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 24–26 Juli 2026. Hasil perumusan mencakup berbagai sektor vital, mulai dari perekonomian, pendidikan, sains dan teknologi, penguatan keluarga, tata kelola kecerdasan buatan (AI), konsolidasi persatuan umat, hingga dinamika geopolitik global.

Pada sektor ekonomi, KUII VIII merekomendasikan reaktualisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syariah agar menjadi pilar utama pembangunan nasional. KUII VIII mendorong pembentukan Danantara Syariah, penguatan peran koperasi, UMKM, dan pesantren, serta pemanfaatan sumber daya alam yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Di bidang pendidikan, kongres menyerukan reorientasi sistem pendidikan nasional dengan menempatkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama. Peningkatan posisi pesantren, madrasah, serta kesejahteraan para pendidik keagamaan juga menjadi poin penting yang didorong.

Baca Juga: MUI Dorong Zakat Dihitung sebagai Pengurang Langsung Nilai Pajak

Selain itu, KUII VIII menggarisbawahi krusialnya pengembangan riset, penguasaan IPTEK, regulasi kecerdasan buatan, dan kedaulatan digital yang berpegang pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan etika. Penguatan ketahanan keluarga turut diserukan sebagai benteng utama pembangunan bangsa.

Mengenai aspek sosial, kongres mendorong penanganan terstruktur dalam mencegah perilaku seksual menyimpang secara komprehensif berlandaskan hukum, nilai agama, dan Pancasila. Umat Islam juga diimbau untuk terus menjaga persatuan, membangun sistem peradilan etika, dan memperkuat posisi MUI sebagai wadah pemersatu umat.

Pada ranah internasional, KUII VIII mendorong penguatan solidaritas dunia Islam melalui rekalibrasi politik luar negeri bebas aktif menuju strategic autonomy. Indonesia diharapkan memperkuat kepemimpinannya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta terus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina demi terciptanya perdamaian dunia.

Seluruh poin dalam Taujihat tersebut menjadi tanggung jawab bersama komponen umat Islam untuk diperjuangkan sesuai peran masing-masing di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia di seluruh tingkatan.

Baca Juga: TNI AU dan AU Vietnam Sepakati Agenda Kerja Sama 20272028 untuk Perkuat Interoperabilitas dan Pendidikan

Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Digital (Infokomdigi), KH Masduki Baidlowi, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Palestina menjadi poin utama dalam Taujihat KUII VIII karena berlandaskan amanat konstitusi, prinsip kemanusiaan, ajaran agama, dan sejarah perjuangan bangsa. Kiai Masduki menegaskan bahwa secara konstitusional Indonesia berkewajiban menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Bangsa Indonesia diwajibkan membela seluruh manusia yang dijajah. Siapa pun di dunia ini yang masih mengalami penjajahan, Indonesia wajib membelanya. Bangsa Indonesia sendiri pernah merasakan pahitnya penjajahan, sehingga memahami betul dampak yang ditimbulkan," ujarnya dikutip laman MUI, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi yang menimpa masyarakat Palestina bukan sekadar masalah penjajahan, melainkan penderitaan kemanusiaan yang telah mengarah pada tindakan genosida. "Yang kita lawan bukan agama atau etnis tertentu, melainkan tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu, dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan kemanusiaan yang bersifat universal dan juga dilakukan oleh banyak kalangan lintas agama serta berbagai negara," katanya.

Kiai Masduki menambahkan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak segala bentuk kezaliman. Sikap konsisten ini telah ditunjukkan Indonesia sejak era Presiden Soekarno hingga kini sebagai bagian dari komitmen politik luar negeri bebas aktif dalam menentang penjajahan.