Jenuh Hanya Dua Partai Politik Tiap Pemilu, Warga AS Tuntut Perubahan

LANGIT7.ID-, New York - Di tengah meningkatnya rasa frustrasi terhadap kedua partai politik utama, kini para pemilih di Amerika Serikat (AS) terbuka terhadap perubahan besar.

Sebuah jajak pendapat baru yang diprakarsai oleh para pendukung reformasi pemilu dan disampaikan kepada NPR menunjukkan, adanya dukungan kuat untuk mengubah sistem pemilihan anggota DPR AS yang selama ini menganut prinsip "pemenang mengambil semua" (winner-take-all) dan sistem daerah pemilihan dengan satu wakil (single-member districts), serta beralih ke sistem perwakilan proporsional yaitu sebuah sistem yang memilih beberapa wakil dalam satu daerah pemilihan berdasarkan proporsi perolehan suara partai.

Pada awal musim panas ini, sekira 500 pakar demokrasi dan hukum mengirimkan surat kepada Kongres yang mendesak para anggotanya untuk mempertimbangkan sistem perwakilan proporsional sebagai solusi, atas situasi krusial terkait penataan ulang daerah pemilihan yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump tahun lalu.

"Tidak perlu diragukan lagi bahwa sistem daerah pemilihan dengan satu wakil (single-member district) gagal menghasilkan keluaran yang adil dan representatif," tulis mereka, melansir media Tasnim, Senin (11/8/2026).

Baca juga: Rashida Tlaib dan Ilhan Omar, Dua Politikus Muslimah yang Menang Lagi di Pemilu AS

"Kami mendesak Kongres untuk mengadopsi sistem perwakilan proporsional guna mengatasi masalah hingga ke akarnya," tambahnya.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh kelompok advokasi Fix Our House dan lembaga kajian liberal New America, separuh dari 1.000 responden menyatakan mendukung sistem perwakilan proporsional, sementara hampir seperempatnya menolak.

Sepertiga dari peserta menyatakan tidak yakin apakah mereka mendukung sistem tersebut atau tidak.

Lee Drutman, seorang peneliti senior di New America, mengaku terkejut melihat besarnya dukungan terhadap perwakilan proporsional, mengingat gagasan tersebut tergolong cukup asing di Amerika Serikat.

"Saya benar-benar terkejut melihat betapa besarnya dukungan masyarakat terhadap berbagai prinsip perwakilan proporsional secara menyeluruh," ujarnya kepada NPR.

Meskipun dukungan paling tinggi datang dari pemilih yang lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan cenderung berhaluan kiri, Drutman menemukan bahwa 6 dari 10 pemilih Trump yang memiliki pendapat mengenai sistem perwakilan proporsional juga menyatakan dukungannya terhadap sistem tersebut.

Penyelenggara survei juga memaparkan kepada responden mengenai sejumlah konsekuensi atau pertimbangan terkait sistem perwakilan proporsional, termasuk fakta bahwa sistem ini dapat mengharuskan berbagai partai untuk mencari cara bekerja sama.

"Untuk setiap pertanyaan tersebut, masyarakat lebih memilih sistem proporsional dengan banyak partai," ujar Drutman, seraya menambahkan, "meskipun hal itu berujung pada pemerintahan koalisi yang mungkin tidak seefisien sistem lainnya."

Baca juga: Rencana Gaza Ditolak Netanyahu, Trump: Ini Satu-satunya Jalan ke Depan

Ia mengatakan bahwa para pemilih juga tidak terlalu khawatir ketika ditanya mengenai kemungkinan sistem perwakilan proporsional akan memunculkan partai-partai politik yang lebih ekstrem.

"Salah satu hal yang disampaikan masyarakat adalah bahwa mereka sudah menganggap partai-partai yang ada saat ini cukup ekstrem," jelas Drutman, seraya menambahkan, "Jadi, kekhawatiran itu tidak sebesar yang dibayangkan oleh sebagian kalangan politisi."

Jocelyn Kiley, Direktur Riset Politik di Pew Research Center, mengatakan bahwa secara umum, para pemilih telah lama merasa kecewa terhadap politik dan sistem politik.

Ia mengatakan bahwa Pew menemukan adanya keterbukaan yang besar terhadap reformasi; hampir 70% responden jajak pendapat menyatakan keinginan, setidaknya sampai taraf tertentu, agar ada lebih banyak pilihan partai politik.

Kiley menyebutkan bahwa pemilih umumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai seperti apa bentuk reformasi pemilu tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ketika berbagai reformasi beralih "dari teori ke praktik", sering kali muncul hambatan atau penolakan.

"Masyarakat ingin memahami secara persis bagaimana reformasi itu akan berdampak pada mereka," ujarnya.

Drutman mengatakan kepada NPR bahwa hasil jajak pendapat terbaru ini menjadi titik awal bagi kemungkinan adanya diskusi nasional, mengenai cara keluar dari sistem dua partai yang selama ini berlaku di negara tersebut.

"Masyarakat merasa tidak puas. Masyarakat merasa frustrasi. Mereka tidak memiliki istilah atau cara untuk membicarakan alternatif yang ada karena mereka belum banyak mendengar tentang alternatif-alternatif tersebut; kita memang belum melakukan diskusi nasional mengenai pilihan alternatif itu. Jadi, masih banyak ruang untuk memulai percakapan tersebut," ungkap dia.

Drutman mengatakan hanya sekitar seperempat responden yang mengetahui adanya alternatif selain sistem dua partai, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu menyebutkan alternatif tersebut saat diminta.

Faktanya, hanya sekira 2% peserta jajak pendapat yang mampu menyebutkan sistem perwakilan proporsional secara spontan, ujar Dustin Wahl, direktur eksekutif Fix Our House.

"Namun, ketika ditanya mengenai nilai-nilai dasar dan komponen-komponennya, terdapat dukungan luas dari berbagai kalangan di seluruh spektrum politik," kata Wahl.

Ia menambahkan, hal ini bukanlah sesuatu yang mungkin diperkirakan akan terjadi. "Misalnya, empat tahun yang lalu. Namun, seiring dengan meningkatnya berbagai permasalahan, keinginan untuk mencari solusi pun turut meningkat."