Negara Dinilai Belum Mampu Wujudkan Cita-cita Pancasila

LANGIT7.ID, Jakarta - Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah kehidupan bangsa dianggap sudah ideal untuk mewujudkan cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur. Berbeda dengan di atas kertas, penerapan Pancasila di lapangan justru menuai banyak kritik.

Direktur Sekolah Pascasarjana Kajian Islam Paramadina, Pipip A Rifai Hasan melihat negara belum mampu mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Upaya koreksi terhadap penerapan Pancasila lewat reformasi dianggap jauh dari harapan sampai saat ini.

“Kita mengira dengan reformasi akan muncul satu situasi di mana nilai Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsisten,” ujar Pipip dalam Forum Ekonomi Politik bertema Pancasila, Agama & Ideologi, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga: Milad ke-109, Muhammadiyah Ajak Bangun Optimisme Hadapi Covid-19

Pipip menilai, demokrasi sebagai penyemai nilai-nilai Pancasila justru banyak disalahgunakan. Pengaruh modal dalam sistem demokrasi menjadi masalah laten yang mempengaruhi keputusan politik dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Apalagi kita menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip yang penting. Keadilan sosial yang mengatur pembagian beban dan nikmat secara merata yang termanifestasi dalam bentuk negara. Saya melihatnya saat ini sebagai masalah besar,” kata Pipip.

Pipip menjelaskan, keadilan sosial tidak hanya menyangkut masalah distribusi ekonomi, tapi juga distribusi kekuasaan. Sehingga tuntutan agar masyarakat bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran berdasar prinsip keadilan dapat terpenuhi.

“Kalau sekarang kita melihat tren dari proses pembangunan oleh pemerintah saat ini kelihatannya berlawanan dengan prinsip keadilan sosial itu tadi. Oligarki, dinasti politik, pemodal, dan sebagainya sekarang sangat menguasai keputusan pemerintah,” tutur Pipip.

Baca Juga: KBRI Kopenhagen Promosi Wisata dan Gelar Demo Masak Nasi Goreng

Peneliti LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial), Kuswanto menyoroti kegaduhan politik yang mempertentangkan agama dengan Pancasila. Ia menilai ada dua masalah pokok mengenai pembenturan agama dengan Pancasila.

Pertama adalah masalah peletakkan (positioning) antara Pancasila dengan sistem ideologi yang lebih dulu ada. Kedua adalah masalah aktualisasi, pengamalan nilai Pancasila agar selaras dengan nilai-nilai ideologi masyarakat.

“Ini dua problem pokok yang harusnya saling tidak tercampur aduk,” kata Kuswanto.

Menurut dia, hubungan Pancasila dengan agama sudah selesai bila memahami dan mampu membaca sejarah dengan cermat. Masalahnya, tidak semua elemen masyarakat memahami, mampu, dan mau menerapkan Pancasila dengan benar, terutama bila bersinggungan dengan kepentingan politik-ekonomi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa kurang memadai sebagai sebuah sistem nilai utuh yang dapat menggantikan peran agama atau ideologi lain yang lebih dulu ada. Karenanya, penerapan nilai-nilai Pancasila harus melibatkan nilai-nilai yang ada pada agama, kepercayaan, dan keyakinan di masyarakat.

Baca Juga: Dudung Abdurachman Gantikan Andika sebagai KSAD

“Pemahaman posisi itu yang harus terus menerus disebarluaskan sehingga tidak terjadi konflik antara Pancasila dengan sistem ideologi yang lain. Aktualisasi Pancasila harus kembali kepada sistem keyakinan masing-masing yang dinaungi Pancasila,” paparnya.

Rektor Paramadina, Didik J Rachbini mengatakan dialog yang dialogis tentang Pancasila dan agama memang perlu terus dilaksanakan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perpanjangan tangan negara harusnya mampu menyelenggarakan upaya dialog dengan baik dan benar.

“BPIP sebetulnya pernah berkunjung ke Paramadina dan sempat menyampaikan diskusi. Saya sempat memberikan kritik agar BPIP dalam sosialisasinya tak boleh menampilkan wajah kontroversi dan merasa paling tahu sendiri,” kata Didik.

Baca Juga: Milad ke-109: Jokowi Apresiasi Muhammadiyah Atasi Kesehatan dan Ekonomi di Masa Pandemi

Saat itu, Didik mendorong agar BPIP intens menjalin kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi lain dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Sehingga, pernyataan atau sikap yang kontroversial dapat dihindari.

“Sebenarnya dialog Pancasila dan agama di tingkat ilmuwan sudah sangat baik. Persoalannya sekarang adalah masalah masalah tataran praktis yang tidak pas. Misalnya dalam penerapan tes wawasan kebangsaan KPK yang mengharuskan memilih Pancasila atau agama,” kata Didik.

Baca Juga: 6 Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Cianjur