Uu Yakinkan Masyarakat, Ponpes di Jabar Aman Terkendali

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum memastikan keberlangsungan aktivitas santriwan dan santriwati di pondok pesantren di Jawa Barat dilakukan secara terpisah dan terbatas, sehingga moral dan etika para santri tetap terjaga. Uu meyakinkan masyarakat bahwa ponpes di Jabar aman dan terkendali.

“Saya minta dan mohon kepada orang tua untuk tidak terbawa image-image yang menggoreng berita ini seolah-olah pesantren itu negatif. Orang tua jangan takut memasukkan anaknya ke ponpes. Yang (anaknya) sudah (masuk ponpes) pun, jangan merasa gerah,” kata Uu dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).

“Insya Allah ponpes di Jabar yang berjumlah 1.500 dan jumlah santri sekitar 4,8 juta aman, terkendali, tidak akan ada apa-apa. Karena di pesantren laki-laki dan perempuan dipisah, termasuk guru laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari juga ada pembatasan. Artinya, akan terjaga moral dan etika,” katanya.

Baca Juga: Tafsir An Nur Ayat 30: Peringatan Kepada Laki-laki untuk Jaga Pandangan

Selain itu, Uu juga mengklarifikasi bahwa kasus di Kota Bandung tidak terjadi di ponpes, melainkan boarding school. Menurut dia, boarding school tidak bisa didefinisikan sebagai ponpes karena tidak mempelajari 12 fan ilmu yang menjadi dasar pembelajaran di ponpes.

"Kalau pesantren ada proses belajar mengajar minimal 12 fan ilmu dari mulai tauhid, fikih, tasawuf, tafsir Qur'an dan hadits, nahwu, shorof, dan harus ada pembahasan kitab kuning. Kalau boarding school ini tidak termasuk pada definisi pesantren,” ujarnya.

Baca Juga: Perkembangan Alat Dzikir, dari Biji Kurma Sampai Tasbih Digital

Uu menuturkan, Pemda Provinsi Jabar akan mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang, antara lain memperketat syarat pembangunan ponpes, pembentukan Dewan Pengawas Pesantren (DPP) serta Tim Layak Santri.

Uu juga berharap semua pihak yang ingin mendirikan ponpes ataupun ingin menjadi pimpinan ponpes agar mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama, ormas Islam dan kiai setempat yang dianggap mursyid (ahli agama). “Nanti akan dites, dilihat, apakah seseorang ini benar atau tidak memahami ilmu agama, bisa atau tidak nahwu shorof-nya, balaghah-nya, baca kitab kuning,” tutur Uu.

Baca Juga: Belajar Tahfidz Quran Gratis di Ponpes Darul Huffadh Bone

Ia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar berencana membentuk DPP dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam. “Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” katanya.

Selain DPP, kata Uu, Tim Layak Santri pun harus menjadi prioritas. Tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun rencana strategis ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.

Baca Juga: Selandia Baru Rilis Buku Cerita untuk Bantu Anak-Anak Memahami Muslim