Kh Ma'ruf Amin

Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin mengharapkan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sebuah kekuatan untuk membuat perbaikan di berbagai sektor.

Para mujtahidin (orang yang mampu menggali hukum atau jawaban beserta dalil atas suatu masalah) merupakan tempat bertanya orang awam. Di sana, lahirlah fatwa.

Pesantren potensial untuk berpartisipasi memasarkan produk di pasar global, karena banyak memiliki produk makanan yang berkualitas kompetitif dan variatif.

Menara adalah simbol daripada cita-cita yang tinggi karena cita-cita yang tinggi itu merupakan bagian dari iman, dan dasar untuk berubah menjadi lebih baik.

Wakil Presiden KH Maruf Amin mengajak perguruan tinggi tidak hanya memeriksa kehalalan produk, namun juga ambil bagian menjadi agen literasi sertifikasi halal bagi UMKM.

Menurut Wapres, tidak boleh ada lagi dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Adanya indikasi-indikasi transmisi lokal membuat langkah antisipasi harus terus dilakukan, khususnya di daerah.

Kegiatan doa bersama itu dilakukan Wapres bersama dengan keluarga inti dan kerabat dekat di kediaman pribadinya, Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2018, KH Maruf Amin, memaparkan empat kriteria seorang Rais Aam PBNU. Rais 'Aam, adalah sebutan untuk pimpinan tertinggi di dalam PBNU.

Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Al Muslimin (MHM) Sultan Faisal Al Rumaithi mengunjungi kediaman resmi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa (14/12/2021), kemarin.

Wapres juga memperingatkan seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam menerapkan pembatasan yang berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

Peparnas adalah ajang yang sangat istimewa untuk mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang. Peparnas merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara.

Ma'ruf Amin menekankan pentingnya screening yang ketat baik terhadap wisatawan asing maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Pemerintah berkomitmen kuat untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya beragam kebijakan afirmasi untuk tanah Papua.