Polri

Kapolri sebelumnya telah mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Keputusan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2098/10/KEP/2022.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Keputusan ini berkaitan dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan terbentuknya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 korban jiwa.

Perubahan angka kematian tersebut setelah tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri melakukan pengecekan langsung terhadap para korban dan teridentifikasi 100 persen.

Saat ini tim Polda Jateng, Polresta Solo ditopang Satgaswil Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Jateng, sudah dikerahkan untuk mendalami ledakan tersebut.

Ia mengatakan, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga akan melakukan patroli keliling. Penjagaan terhadap demo pun akan diperketat agar menghindari kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

Mabes Polri menyampaikan bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Brigjen Hendra Kurniawan terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J akan digelar pekan depan.

Mabes Polri buka suara menanggapi isu eks Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang menggunakan jet pribadi menemui keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan diserahkannya berkas administrasi sidang kode etik telah dianggap menjadi seremonial pemecatan.

Sidang banding hari ini dipimpin oleh Irwasum Komjeng Agung Budi Maryoto. Majelis banding menyatakan perbuatan yang dilakukan Ferdy Sambo merupakan perbuatan tercela. Adapun hasil sidang putusan banding ini bersifat final dan mengikat.

Komnas HAM juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyusun suatu mekanisme pencegahan terkait penanganan kasus kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri.

Jazilul berharap tidak ada kesan Putri Candrawathi mendapatkan perlakuan khusus dari Polri. Sebab, hal itu akan melukai rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Sahroni, keputusan PTDH harus melalui sidang kode etik. Sehingga akan terlihat tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan menghalangi proses hukum.