KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual dan penetapan peserta Pemilu 2024 pada. Dari sembilan partai yang mengikuti verifikasi faktual, hanya Partai Ummat yang tidak lolos.
Adian mengatakan bahwa pernyataan Bamsoet hanyalah sekadar omongan belaka. Menurut Adian, apa yang disampaikan Bamsoet tidaklah dipertimbangkan secara nyata, khususnya di internal Partai Golkar.
Denny menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti mulai dari dokumen hukum Partai Ummat, bukti keanggotaan Partai Ummat, KTP, KTA dan video. Semuanya dinilai dapat membuktikan kelayakan Partai Ummat untuk diloloskan dalam verifikasi faktual.
Fahri menuturkan, Partai Gelora kini tengah melakukan tindakan lanjutan dengan mempersiapkan kerja-kerja teritorial. Hal ini guna mengamankan suara mereka yang mencalonkan diri di lembaga Legislatif, baik pusat maupun daerah.
Anthony menuturkan, APBN 2023 telah memasukkan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran yang digelontorkan untuk menyelenggarakan pemilu mencapai triliunan.
Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian berhembus kencang. Hal ini menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan mulai dari pengamat politik, politisi, hingga masyarakat.
Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan pulau Jawa masih menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Temuan tersebut merupakan potret terbaru peta kekuatan politik elektoral Capres, Cawapres, dan partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa.
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengajak jajaran pemerintah daerah, insan pers, dan seluruh masyarakat luas untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.
Ahmad Syaikhu bersyukur salah satu tahapan Pemilu 2024 telah dilalui. Dia mengaku senang PKS kembali mendapatkan nomor urut delapan, seperti halnya pada Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Partai Ummat tidak lolos peserta Pemilu 2024. Partai besutan Amien Rais itu jadi satu-satunya dari total 18 partai yang mengikuti verifikasi faktual yang dinilai tidak memenuhi syarat.
Sufmi Dasco Ahmad menilai perlu adanya aturan turunan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu. Aturan turunan itu nantinya untuk mengatur daerah pemilihan (dapil) pada daerah otonomi baru (DOB).