Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin mengatakan pihaknya keberatan dengan hasil tersebut. Menurutnya, hasil rekapitulasi di Sulut dan NTT tidak sesuai dengan data yang ada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024 pada Rabu malam (14/12/2022). Pengundian itu dilakukan untuk partai politik (parpol) baru dan parpol yang tidak memenuhi ambang batas pada Pemilu 2019.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tetap menggunakan nomor urut partai politik lama untuk digunakan pada Pemilu 2024.

Sebanyak 17 parpol ini telah dinilai dan dinyatakan lolos tahapan verifikasi faktual dalam Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi di Kantor KPU RI, Jakarta.

Perppu itu mengakomodasi usulan agar nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 tak perlu diundi pada Pileg 2024.

Penyerahan DP4 dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kegiatan pemilu berjalan terus sesuai agenda lima tahunan.

Dengan memiliki keenam sifat tersebut, tentunya seorang pemimpin akan sangat profesional dalam mengemban jabatannya. Serta tidak semena-mena serta bijak dalam mengambil tindakan.

Terbitnya Perppu diharapkan menjadi komitmen pemerintah agar seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu, sesuai yang sudah dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Luqman menyesalkan sikap pemerintah yang tidak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu saat ini. Sehingga kemudian menimbulkan spekulasi pinlik soal upaya menggagalkan Pemilu 2024.

Syarief menilai tidak ada alasan substansi apapun kaitannya dengan kondisi nasional saat ini untuk memungkinkan penundaan pelaksanaan Pemilu. Dia menuturkan Partai Demokrat taat kepada konstitusi dan Undang-Undang.

Arsul mengatakan, MPR harus melakukan amandemen UUD 45 untuk merealisasikan wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, tanpa partisipasi publik mumpuni, upaya itu berpotensi memicu perlawanan dari masyarakat.

KH Marsudi Syuhud menyampaikan, negara Indonesia mempunyai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dihasilkan dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam Pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT.

Irwan meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut untuk menyetop niatan mereka. Menurutnya, hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia.