Pemilu 2024

Terkait pertemuannya dengan AHY, Anies menuturkan bahwa ini baru silaturahmi awal. Anies memastikan akan ada komunikasi lanjutan ke depannya.

Meskipun tak menutup kemungkinan dirinya juga maju dalam pencalonan, Sandiaga menegaskan, ingin fokus kepada tugasnya memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus bersikap netral dan profesional dalam menghadapi dinamika politik nasional.

Ia menilai, pembangunan fisik saja bukan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam membangun bangsa, namun juga harus ada karakter yang kuat. Maka dari itu, kedua aspek tersebut sangat diperlukan.

Puput menilai saat ini belum ada koalisi partai politik (parpol) yang solid. Banyak parpol masih gundah gulana untuk berkoalisi dan menentukan bakal capres.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, mengutarakan, salah satu tantangan utama partai Islam saat ini adalah tidak adanya tokoh nasional dalam tubuh partai. Hal tersebut bisa berdampak negatif pada perolehan suara partai.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai perlu ada tokoh yang bisa menjanjikan masa depan politik umat Islam pada Pemilu 2024.

Lembaga Survey Indonesia (LSI) mengungkap sejumlah tantangan dan peluang yang akan dihadapi partai politik (parpol) berbasis Islam di Pemilu 2024 mendatang.

Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengungkapkan ada 2 sudut pandang internal partainya terkait peta politik umat Islam pada Pemilu 2024.

Juru Bicara DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, peta politik umat Islam menjadi hal yang sangat penting dalam Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Muti, M.Ed, pemilu Jawa Sentris terjadi karena basis penentuan hasil pemilu hanya berdasarkan one man one vote, sehingga siapa saja pemenang di Pulau Jawa dipastikan akan menjadi pemenang pemilu.

Mega turut mengingatkan program relokasi warga dari lingkungan kumuh ke lokasi pemukiman yang lebih layak huni. Tak luput, ia memastikan para kadernya agar disiplin dalam menjalankan kerja riil sebagai prioritas ketimbang hal lainnya.

Total pagu anggaran Rp7,10 triliun ini masih selisih Rp6 triliun dari kebutuhan Bawaslu di 2023 yakni sebesar Rp10 triliun. Untuk itu, DPR RI menyetujui tambahan anggaran yang diperlukan Bawaslu.