Pks

Menurut Syaikhu, PKS memiliki tekad kuat untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Khususnya untuk memenangkan Anies Baswedan dalam pertarungan Pilpres.

Habib Aboe menilai sosok cawapres nantinya harus memiliki kecocokan dengan Anies. Selain itu, pendamping Anies juga harus memiliki elektoral yang kuat.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengungkapkan tiga alasan PKS memilih Anies Rasyid Baswedan sebagai capres 2024.

Calon Presiden RI dari PKS, Anies Rasyid Baswedan, menyinggung kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Pada waktu itu, PKS menjadi salah satu pengusung Anies untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungan resmi bagi Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 pada Kamis (23/2/2023). Keputusan dukungan resmi terhadap Anies itu diambil dalam forum Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS.

Menurut Bukhori, biaya yang dibebankan langsung kepada jemaah sebesar Rp49.812.700,26, masih terlalu besar. Terlebih, beban masyarakat saat ini sangat berat.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kenaikan ongkos naik haji (ONH) atau biaya haji 2023 sebesar Rp49,8 juta masih mahal meski sudah turun dari usulan Rp69,19 Juta.

Tak hanya berhasil mengumpulkan ulama, HNW menyebut NU juga membangkitkan semangat umat. Hal tersebut melihat dari jutaan manusia yang berkumpul merayakan 100 tahun ormas Islam terbesar di seluruh dunia.

Merujuk pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang atau 9,57 persen. Angka ini meningkat 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022.

Sohibul mengaku telah menemui Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri terkait koalisi di Pilpres deklarasi calon Presiden.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi melabuhkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kontestan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Ahmad Syaikhu menyatakan pihaknya menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Penerapan sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

Fraksi PKS DPR menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan bahkan dari para elit politik dan pejabat negara.