Protokol Kesehatan

Kemenag akan memberikan bantuan operasional untuk masjid dan mushalla dalam pengendalian Covid-19. Pengajuan bantuan ini dilakukan dengan mendaftarkan masjid.

Penerapan protokol kesehatan (prokes) mutlak tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak semata. Melainkan, juga kesiapan ruang belajar

Komunitas Musik Jalanan Bogor tak ragu menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes) kepada warga untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah tersebut.

Selain resiko selama kehamilan, proses persalinan di masa pandemi mempunyai tantangan tersendiri. Saat ini banyak bidan yang memutuskan tidak melayani persalinan. Dapat dimaklumi, mengingat di antara 1459 tenaga kesehatan yang meninggal di Indonesia selama pandemi, 235nya adalah bidan.

Produsen menyediakan beberapa varian masker untuk masyarakat, termasuk masker anak dengan ukuran lebih kecil dan dihiasi dengan gambar-gambar menarik.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), dalam beraktivitas dan khususnya di sektor-sektor perekonomian.

Gerakan Pramuka di Sumsel ikut aktif menjadi garda terdepan untuk mengkampanyekan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat saat pandemi Covid-19.

Pramuka ikut mengampanyekan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di masa pandemi. Ada 11.000 anggota yang turut serta dalam kegiatan ini.

Jarak antarjamaah perlu diatur paling dekat satu meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 masif menggalakkan pembagian masker kepada masyarakat melalui 'Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat'.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembukaan pusat perbelanjaan hanya boleh dengan kapasitas 25 persen.

Menpora Zainudin Amali salut dan mengatakan Indonesia bisa belajar dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 yang secara resmi berakhir pada Ahad (8/8).

Ketua Bidang Fatwa MUI Cholil Nafis menilai PPKM bisa dilonggarkan atau diperkecil areanya. Namun, dia mengatakan pelaksanaan prokes harus diawasi secara ketat.