Sertifikat Halal

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan teken MoU dengan Komite Pedagang Pasar untuk perluas sertifikasi halal UMK. Simak upaya penguatan ekosistem halal di pasar rakyat.

Menko Airlangga Hartarto dan Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal bagi UMK binaan Keuskupan Agung Jakarta. Simak komitmen pemerintah dukung kemajuan ekonomi inklusif.

BPJPH dan Kemenperin matangkan persiapan Wajib Halal Oktober 2026 demi kepastian hukum. Simak strategi pemerintah dalam melindungi konsumen lewat sertifikasi di sini.

BPJPH mengawali tahun 2026 dengan menandatangani 7 kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH). Langkah ini bertujuan menjadikan sertifikasi halal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Simak detail kolaborasi strategis lintas sektor dan penguatan infrastruktur halal di sini.

LPPOM perketat pengawasan halal di dapur Program Makan Bergizi Gratis 2025. Pastikan konsumsi siswa aman dari kontaminasi haram dengan standar sertifikasi ketat.

BPJPH memperkuat layanan jaminan produk halal melalui aktivasi UPT di berbagai daerah seperti Jateng, Jabar, dan Sumbar. Fokus utama meliputi akselerasi program SEHATI 2026 dengan kuota 1,35 juta sertifikat gratis serta dukungan sertifikasi halal untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.

BPJPH kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026 dengan kuota 1,35 juta bagi pelaku UMK. Simak cara daftar skema self declare tanpa biaya melalui SIHALAL demi tingkatkan daya saing produk dan omzet usaha.

Sertifikat halal bukan hanya jaminan kehalalan, tapi juga terbukti mampu meningkatkan omzet UMKM, memperkuat daya saing, dan membuka akses pasar global.

Sevenpine Kitchen menjadi salah satu kafe dan resto yang bisa disinggahi di kawasan tersebut. Selain itu, baru-baru ini resto yang berlokasi di Jalan Jagakarsa, Tamansari, Bogor Selatan ini telah mengantongi sertifikat halal.

Mulai 17 Oktober 2026, semua produk kosmetik wajib bersertifikat halal. BPJPH tegaskan aturan ini demi perlindungan konsumen dan peluang bisnis lebih luas.

LPPOM MUI menyebut marshmallow merupakah salah satu produk yang tinggi titik kritis kehalalannya karena ada gelatin dalam bahan bakunya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Tujuh di antaranya telah bersertifikat halal.

Biaya resmi sertifikat halal hanya ratusan ribu, tapi restoran ayam lokal malah diperas miliaran rupiah. Simak fakta mengejutkan soal pungli sertifikasi halal yang bikin pengusaha meradang!