Suparji Ahmad

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Prof Dr. Suparji Ahmad, mengapresiasi sikap kooperatif Pondok Modern Darussalam Gontor dalam kasus wafatnya santri asal Palembang berinisial AM. Menurut Suparji, hal tersebut bisa membuat proses hukum berjalan lancar.

Suparji menilai bahwa penetapan tersangka utama ini bentuk sikap Kapolri yang memang ingin mengusut tuntas peristiwa berdarah itu.

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Prof Dr Suparji Ahmad menilai pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT tersebut terburu-buru dan mengabaikan tahapan dalam Peraturan Menteri Sosial.

Suparji berharap jangan sampai legalisasi ganja medis ini malah menjadi pintu masuk untuk merebaknya ganja yang digunakan untuk bersenang-senang.

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad menilai, draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebaiknya dibuka ke publik.

Ia menegaskan bahwa RKUHP yang sedang digodok ini harus berorientasi mewujudkan keadilan sosial. Dalam sila kelima, itu menggambarkan cita-cita kehidupan yang adil dan makmur.

Ia berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyerah pada keadaan. Kondisi yang kita alami hari ini, kata dia, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengejar impian.

Menurut dia, edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala belum mendesak. Sebab, sejauh ini belum ada permasalahan serius tentang pengeras suara masjid.

Kebocoran data pribadi menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Kepolisian juga harus bertindak cepat dan tegas bila mendapati laporan tentang kebocoran data pribadi.

Suparji berharap kepolisian menindak tegas kepada Kace Sang Murtadin. Pasalnya, tidak ada ruang bagi penista agama di Indonesia.