Sound Horeg

MUI Jatim juga meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk tidak mengeluarkan legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk sound horeg.

Keputusan yang tertuang dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2025, menyebutkan bahwa penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan menimbulkan kemudaratan hukumnya haram.

Tim-9 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur merekomendasikan regulasi berupa Pergub (Peraturan Gubernur) tentang Sound Horeg

Awalnya penggunaan sound horeg ditujukan untuk acara pernikahan atau hajatan. Namun seiring waktu pemanfaatannya menimbulkan konflik di tengah masyarat. Di samping itu, ada bahaya yang mengintai kesehatan pendengaran dari suara bising yang dihasilkan sound horeg.

Salah satu pelaku usaha sound horeg di Blitar, Jawa Timur, Saiful menyebut keputusan fatwa haram tersebut justru membuat Indonesia sulit untuk berkembang menjadi negara maju.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda menyatakan, fenomena sound horeg tidak cukup dengan fatwa namun juga memerlukan tindak lanjut dari pemerintah dan kepolisian.

Rektor Ma'had Aly Ponpes Besuk sekaligus Rais Syuriah PBNU KH Muhib Aman Ali menegaskan keputusan tersebut bukan hanya karena suara keras yang ditimbulkan namun juga dampak sosial dari aktivitas sound horeg itu sendiri.