Sertifikasi

Terkait klaim tersebut, Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menegaskan bahwa label No Pork No Lard tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kehalalan suatu produk.

Sejumlah kasus menjadi bukti betapa sertifikasi halal ini dimanfaatkan oknum untuk meraup rupiah. Pelaku usaha kecil dimintai harga pengurusan fantastis.

Saat ini masih banyak pengelola zakat yang belum mengikuti sertifikasi amil. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur menyebut sebagian besar mereka terkendala

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mendorong percepatan sertifikasi masjid di Indonesia. Percepatan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi persoalan karena legalitas.

Kementerian Agama mengingatkan sejumlah kelompok produk harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Sebab, masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada tanggal tersebut.

Timur. Pencapaian ini tak lepas dari kolaborasi antara PLN dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sertifikasi halal bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah melalui serangkaian proses sertifikasi sesuai ketentuan regulasi.

Perempuan memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam partisipasinya untuk menggerakkan roda perekonomian.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41H, Asesor Badan Usaha wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor yang diterbitkan oleh Lembaga Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pas Kecil merupakan dokumen penting sebagai salah satu tanda bukti kepemilikan kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, serta dokumen kapal yang dipersyaratkan untuk berlayar.

Sertifikasi sering muncul menjadi hambatan teknis perdagangan bagi pelaku usaha di tanah air. Apalagi, jika hal itu menjadi syarat wajib diterimanya produk Indonesia di negara tujuan ekspor.