Kenaikan Harga

Firman selalu mengingatkan kepada pemerintah, bahwa kebutuhan pokok merupakan suatu yang fundamental. Sehingga tidak boleh terjadi kelangkaan dan tidak boleh terjadi kekurangan karena pangan sebagaimana amanat konstitusi.

Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di seluruh SPBU di Indonesia per Kamis (1/12/2022). BBM non subsidi yang mengalami kenaikan harga yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Pedagang mulai ancang-ancang menaikkan harga barang jualannya. Sebab banyak bahan-bahan yang sudah mulai naik, termasuk harga gas dan kebutuhan pokok.

Megawati meyakini jika pemerintahan Jokowi sudah mempertimbangkan dengan matang terkait kenaikan harga BBM subsidi. Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi bukanlah keputusan mudah.

Ada tips untuk para pedagang agar tetap untung di tengah kenaikan harga BBM. Sebab kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan harga bahan-bahan pokok.

Selain karena tidak tepatnya sasaran subsidi, kenaikan harga BBM tersebut disinyalir ada kaitannya dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Perlu diketahui, menimbun barang tidak sejalan dengan langkah untuk mendatangkan kemanfaatan (jalbul manfaah) dan membuang kesengsaraan (daful madlarrah).

Secara simbolik, anggota fraksi PKS dalam rapat mengangkat kertas bertuliskan 'PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM'. Tak lama kemudian, satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas ke berbagai sektor, terutama transportasi umum bus angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semestinya bisa menjadi kesempatan untuk membenahi angkutan umum.

Salah satu SPBU swasta Indonesia, Vivo, sempat menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Revvo 89 seharga Rp8.900. Ini tentu lebih murah dari bensin subsidi Pertalite yang kini dibanderol Rp10.000.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunjukkan kelemahan negara. Pemerintah dipandang tidak mampu mengatur pendistribusian BBM bersubsidi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai kenaikan BBM tidak dapat meningkatkan minat masyarakat beralih ke transportasi umum.