Kemenag

Distribusi akses ini menjadi bagian upaya akselerasi peningkatan pemahaman guru atas paradigma Merdeka Mengajar sebagai fondasi dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Program Madrasah Digital Entrepreneurship bertujuan untuk membangun inkubator startup Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) khusus anak-anak di madrasah melalui XCamp XL Axiata.

Nilai tersebut terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah rerata Rp49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH dengan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar Rp40.237.937.

Kementerian Agama RI mengajak umat Islam mendirikan salat ghaib untuk korban gempa Turki dan Suriah. Salat ghaib serempak dilaksanakan usai salat Jumat pada 10 Februari 2023.

Kemenag juga akan terus melakukan upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah. Termasuk dalam aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Tenaga Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali menawarkan tiga strategi untuk mengakselerasi penguatan moderasi beragama.

Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Internasional Persaudaraan Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019.

Program ini, tambah Waryono, akan menyasar sekitar 1.000-1.500 ponpes di seluruh Indonesia dengan harapan dapat membantu pengembangan bisnis usaha pesantren.

Penekanan angka kesakitan dan kematian dapat diupayakan sejak sebelum keberangkatan ibadah haji ke Arab Saudi. Langkah utamanya yakni dengan mengidentifikasi jemaah haji berisiko tinggi.

Pesan ini disampaikan Menag saat Kick Off Proyek REP-MEQR 2023 yang dirangkai dengan rapat koordinasi Provincial Coordinating Unit (PCU) seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mempertimbangkan kembali usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023.

Pendiri Indonesian Hajj and Umrah Watch (IHUW), Dr. TM. Luthfi Yazid, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak usulan Kementerian Agama RI untuk menaikkan biaya haji 2023.

Ekosistem haji sebagai pelaksanaan ibadah oleh Kemenag dan masyarakat harus dengan sistem kuat, solid, dan seimbang. Keseimbangan ini dilihat dari segi regulasi, ekonomi haji, produk, dan jasa perjalanan haji serta pelaku ekosistem haji.