Komisi X Dpr

Menurut Fahmy, peristiwa ini membuka tabir ironi dunia akademik yang melibatkan pejabat struktural kampus, dosen, hingga mahasiswa.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) di 125 kampus negeri dan semua perguruan tinggi negeri (PTN).

Berbagai dukungan berupa program prioritas nasional serta pembiayaannya harus sejalan dengan penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Huda menilai tidak hanya organisasi saja yang harus sehat, namun juga kualitas liga yang mesti ditingkatkan. Semakin baiknya kualitas liga, maka akan menunjang prestasi timnas.

Anggota Komisi X DPR, Debby Kurniawan, mendukung kebijakan sejumlah sekolah yang melarang siswanya membawa mainan lato-lato saat kegiatan belajar. Debby menilai siswa yang membawa mainan tersebut membuat fokus belajar berkurang.

Dede mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan. Rekomendasi yang telah disampaikan ke Jokowi ini harus dilanjutkan melalui kebijakan prerogatif presiden.

Hetifah juga mewanti-wanti agar kebijakan FIFA untuk membangun kantornya di Indonesia bertentangan dengan pemerintah. Dia menilai hal itu berpotensi membuat ricuh suasana.

Fikri mengatakan para penonton merupakan khalayak yang memiliki hak dan kewajiban dalam arena pertandingan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keolahragaan.

Huda meminta agar PSSI melakukan perbaikan tata kelola sepak bola di Indonesia. Menurutnya, tragedi Kanjuruhan menjadi cambuk bagi sepak bola Indonesia untuk berbenah.

Dede Yusuf menyoroti tindakan represif aparat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pasalnya, aparat menggunakan gas air mata yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia dalam tragedi pilu tersebut.

Internal Kemendikbud-Ristek, dalam hal ini Inspektorat, perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Terkait penentuan standar FIFA, Huda menilai hal tersebut adalah masalah teknis. Dia pun berharap parameter yang digunakan PSSI itu didiskusikan dengan pihak JakPro sehingga ditemukan jalan tengah.

Hal tersebut berkaitan dengan eks Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila), Karomani yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap sebesar Rp5 miliar untuk penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri.