Resolusi PBB 1701 merupakan dokumen kunci yang telah berperan vital dalam menjaga stabilitas perbatasan Israel-Lebanon sejak 2006. Meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, resolusi ini tetap menjadi landasan penting dalam upaya perdamaian terkini. Keberhasilan resolusi ini bergantung pada komitmen kedua pihak dalam menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, termasuk penghormatan terhadap Garis Biru dan pelucutan senjata kelompok bersenjata.
Skandal kebocoran dokumen rahasia mengguncang Israel saat asisten Netanyahu dan seorang tentara didakwa atas dugaan pengkhianatan negara. Kasus ini memicu ketegangan internal di tengah konflik dengan Hamas. Dokumen yang bocor ke media Jerman mengungkap strategi Hamas dalam negosiasi sandera, namun juga memperlihatkan perpecahan dalam masyarakat Israel. Presiden Herzog memperingatkan risiko perpecahan internal yang mengancam persatuan negara.
Netanyahu dan pemimpin Israel dengan keras menolak perintah penangkapan ICC yang mereka nilai sangat tidak adil. Mereka menegaskan bahwa keputusan ini justru membahayakan hak membela diri dan menciptakan preseden buruk dengan menyamakan Israel dengan Hamas. Israel menyatakan tidak akan mundur dari upaya membela negaranya meski mendapat tekanan internasional.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Mohammed Deif, pemimpin militer Hamas, terkait serangan 7 Oktober. Keputusan ini disambut positif oleh keluarga korban sebagai langkah awal mencari keadilan. Namun, situasi menjadi kompleks dengan dikeluarkannya surat penangkapan serupa untuk PM Israel Netanyahu. Kasus ini menandai babak baru dalam penanganan konflik Israel-Hamas di mata hukum internasional.
Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Israel dengan tegas menolak putusan tersebut, menuduh ICC antisemit dan menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan internasional. Menariknya, berbagai faksi politik Israel yang biasanya berseberangan justru bersatu mengecam keputusan ICC ini.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong sanksi lebih serius kepada Israel atas penindasan yang dilakukan terhadap Palestina.
Trkiye mengambil langkah tegas memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai protes atas serangan ke Gaza. Presiden Erdogan menegaskan tidak ada lagi hubungan dengan Israel dan mendorong dunia internasional untuk mengambil tindakan serupa. Langkah ini mendapat dukungan dari 52 negara dan dua organisasi internasional untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel.
AS mengambil langkah diplomatik baru dengan menyerahkan proposal gencatan senjata ke Lebanon melalui jalur resmi. Proposal ini bertujuan mengakhiri konflik dengan Israel yang pecah sejak Oktober 2023. Meski Lebanon berkomitmen pada Resolusi 1701, ketegangan masih tinggi karena Israel menginginkan akses penuh atas wilayah udara Lebanon. Peran mediator AS, Amos Hochstein, menjadi krusial dalam upaya perdamaian regional.
Larangan Israel terhadap UNRWA menciptakan krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza dan Tepi Barat. Lebih dari 660.000 anak berisiko kehilangan akses pendidikan, sementara setengah juta pengungsi terancam kehilangan layanan kesehatan primer. Situasi ini tidak hanya mengancam stabilitas regional tetapi juga sistem bantuan kemanusiaan PBB secara keseluruhan. Komunitas internasional mengecam keras keputusan ini, namun implementasinya tetap mengancam dalam tiga bulan ke depan.
Konflik Israel-Lebanon kembali memanas setelah enam tentara Israel tewas dalam penyergapan Hezbollah. Insiden ini menambah daftar korban jiwa yang terus bertambah sejak Oktober 2024. Meski kemampuan Hezbollah dilaporkan menurun, kelompok ini masih memiliki kekuatan signifikan di perbatasan dan mampu melancarkan serangan. Situasi ini semakin memperkeruh ketegangan di Timur Tengah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Konflik Israel-Hezbollah kembali memanas setelah kelompok militan Lebanon melancarkan serangan drone ke markas militer Israel di Tel Aviv. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian konflik yang telah menewaskan ribuan orang sejak tahun lalu. Meski Israel mengklaim berhasil menangkis sebagian serangan, ketegangan di kawasan terus meningkat dengan pertukaran serangan yang intens dari kedua pihak.
Insiden kekerasan terhadap suporter Maccabi Tel Aviv di Amsterdam memicu kontroversi setelah pemimpin sayap kanan Belanda, Geert Wilders, menyalahkan warga Maroko dan menuntut deportasi pelaku. Pernyataan kontroversial ini menuai kritik dari legislator oposisi yang menganggap Wilders justru memperkeruh situasi. Peristiwa ini mencoreng reputasi Amsterdam sebagai kota toleran dan memicu perdebatan nasional tentang antisemitisme.
Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk setelah Israel gagal memenuhi tenggat waktu AS untuk meningkatkan bantuan. Delapan organisasi HAM internasional melaporkan kondisi Gaza lebih buruk dari sebelumnya, dengan ancaman kelaparan yang semakin nyata. Meski Israel tidak memenuhi 15 dari 19 persyaratan AS, Washington belum memberi sanksi dan masih melanjutkan dukungan militer. Konflik telah menewaskan lebih dari 43.000 warga Palestina, dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak.