Netanyahu Murka! Tolak Mentah-mentah Surat Perintah Penangkapan ICC, Tuduh Pengadilan Antisemit

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Netanyahu, Perdana Menteri Israel, pada hari Kamis mengecam keras keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dirinya dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant. Netanyahu menyebut putusan tersebut sebagai tindakan "antisemit".

"Israel dengan tegas menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal yang dilontarkan ICC," demikian pernyataan dari kantornya, sambil menegaskan Netanyahu tidak akan "tunduk pada tekanan" dalam membela warga Israel.

Pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut menyatakan ada alasan kuat untuk meyakini Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab secara pidana atas kelaparan di Gaza dan penganiayaan terhadap warga Palestina setelah Israel melancarkan serangannya ke wilayah pesisir tersebut menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel selatan.

Baca juga: Pengadilan ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu dan Pemimpin Hamas, Ini Reaksi Dunia!

Gallant, yang dipecat sebagai menteri pertahanan awal bulan ini setelah Netanyahu menyatakan kehilangan kepercayaan terhadapnya terkait pengelolaan operasi militer yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon, belum memberikan tanggapan.

Namun dalam momen langka, para musuh politik Netanyahu bergabung dengan sekutu pemerintah untuk mengecam pengadilan yang berupaya menangkap keduanya, dengan menyatakan bahwa kesalahan perang yang telah menghancurkan sebagian Gaza dan menewaskan puluhan ribu orang terletak pada kelompok militan Hamas.

"Surat perintah penangkapan ICC adalah aib bukan bagi pemimpin Israel, tetapi bagi ICC sendiri dan para anggotanya," tulis mantan Perdana Menteri Naftali Bennett di platform X. Pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid, menyebut langkah pengadilan tersebut sebagai "hadiah untuk terorisme."

Benny Gantz, yang bergabung dengan kabinet perang Netanyahu pasca serangan Hamas tetapi mengundurkan diri pada Juni, mengecam apa yang disebutnya sebagai "kebutaan moral" ICC, menyebut putusan tersebut sebagai "noda memalukan bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan."

Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir, yang memimpin partai ultra-nasionalis kecil dalam koalisi Netanyahu, mengatakan Israel harus merespons dengan menganeksasi Tepi Barat yang diduduki, di mana warga Palestina ingin membangun negara merdeka.

"Jawaban atas surat perintah penangkapan - menerapkan kedaulatan atas semua wilayah Judea dan Samaria, pemukiman di semua bagian negara dan memutuskan hubungan dengan otoritas (Palestina) teroris," katanya.