Ekosistem Halal

BAZNAS RI tampil di ajang Halal Export Indonesia 2025 di ICE BSD dengan membawa produk unggulan binaan mustahik seperti ZSnack, ZFood, dan ZCoffee. Langkah ini menjadi upaya BAZNAS memperluas pasar ekspor dan membangun kemandirian ekonomi umat melalui UMKM halal yang berdaya saing global.

BPJPH menegaskan pentingnya peran Juleha sebagai garda terdepan dalam menjaga kehalalan produk Indonesia. Seiring meningkatnya permintaan produk halal global, pelatihan di Universitas Lampung memperkuat SDM halal nasional agar berdaya saing dan profesional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif memfasilitasi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan UMKM halal nasional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi daerah dan langkah nyata menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. Program wajib halal membuka peluang besar bagi UMK dan memperkuat daya saing global.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberdayakan UMKM. Melalui lima strategi berbasis ekosistem halal dan inovasi digital, BSI fokus mencetak pelaku usaha produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BPJPH bekerja sama dengan BPHN menggelar Konsultasi Publik di UIN Sunan Kalijaga untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini melibatkan kampus, MUI, pelaku usaha, dan lembaga halal guna memastikan regulasi tetap relevan dan adaptif.

BPJPH dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) membahas strategi komunikasi baru untuk memperkuat sosialisasi program sertifikasi halal di Indonesia. Sinergi ini bertujuan memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif, inklusif, dan produktif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menegaskan komitmen daerahnya untuk menjadi pusat ekonomi syariah kawasan timur Indonesia melalui pemberdayaan pesantren, santripreneur, dan UMKM halal.

Program sertifikasi halal BPJPH di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencetak capaian tertinggi sepanjang sejarah. Hingga Oktober 2025, lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah bersertifikat halal, menjadi bukti nyata kebangkitan ekonomi umat dan daya saing produk nasional di pasar global.

LPPOM menegaskan peran globalnya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal terpercaya dari Indonesia melalui seminar di Singapura. Tak sekadar sertifikasi, halal kini menjadi simbol etika, transparansi, dan daya saing industri dunia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bertransformasi menghadirkan dapur bersertifikat halal. Melalui kolaborasi BGN, BPJPH, dan LPPOM, program ini memastikan setiap sajian aman, sehat, dan halal bagi jutaan anak Indonesia demi membangun generasi emas berdaya saing.

BPJPH bersama BPHN dan Ditjen PP Kemenkumham menggelar konsultasi publik pertama di Bali untuk memantau pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini jadi langkah awal memperkuat kebijakan halal nasional yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk memperkuat kerja sama halal dengan Rosselkhoznadzor. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui diplomasi ekonomi global dan penguatan sertifikasi halal internasional.