Ekosistem Halal

Pemerintah Indonesia melalui BPJPH bekerja sama dengan KBRI Beijing memperketat pengawasan produk halal asal Tiongkok. Langkah ini memastikan seluruh produk impor yang beredar di Indonesia tetap memenuhi standar halal dari hulu ke hilir demi perlindungan konsumen muslim.

BCA Syariah menghadirkan 15 UMKM binaan dari program WEpreneur dan BAZNAS Microfinance di Festival Budaya Bali Mester 2025. Mengusung semangat Berdaya, Tumbuh, Memimpin, BCA Syariah memperkuat peran UMKM perempuan dan literasi keuangan syariah di Jakarta Timur.

Presiden Prabowo Subianto melalui BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMK, termasuk warteg dan warung tradisional. Hingga kini, 700 warteg telah tersertifikasi halal gratis dan 9,6 juta produk di Indonesia resmi berlabel halal.

Produk bersertifikat halal di Indonesia tembus 9,6 juta. BPJPH dorong digitalisasi dan kolaborasi global untuk jadikan Indonesia pusat halal dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan batas akhir sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) adalah 18 Oktober 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mendorong penerapan tertib halal sebagai strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban hukum, demi memperkuat ekosistem halal nasional.

BPJPH RI bersama Kementerian Agama memperkuat sinergi nasional melalui Rapat Koordinasi Business Matching Layanan Sertifikasi Halal 2025. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata percepatan sertifikasi halal, pembangunan UPT di 11 provinsi, serta penguatan ekosistem halal nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kuliner halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tapi simbol budaya dan identitas bangsa. Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan pentingnya kuliner halal sebagai kekuatan budaya nasional dalam ajang IN2HCC di ISEF 2025, sekaligus bagian dari percepatan Wajib Halal 2026.

Nanobank Syariah resmi luncurkan SRIA ritel, produk investasi halal pertama di Indonesia yang memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

Bank Indonesia memperkuat fondasi ekonomi syariah nasional dengan meluncurkan empat program strategis yang menegaskan posisi Indonesia di panggung global.

Pemerintah siapkan langkah tegas menata ulang industri busana muslim nasional agar tak lagi dikuasai impor China dan memperkuat daya saing lokal.

BPJPH resmi menandatangani kerja sama dengan 10 lembaga strategis untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia pusat halal dunia dan penggerak ekonomi umat.

BPJPH RI catat 9,6 juta produk bersertifikat halal. Program gratis untuk warteg dan warung lokal dorong Indonesia jadi pusat industri halal dunia.

Sertifikasi halal menjadi kunci sukses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan prinsip halalan thayyiban, dapur MBG wajib menerapkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan sistem jaminan halal agar makanan anak bangsa benar-benar halal, aman, dan bergizi.