Ekosistem Halal

BPJPH menggelar layanan Sertifikasi Halal On The Spot (OTS) di 11 kota di Pulau Jawa pada 1215 November 2025. Program ini mempermudah pelaku UMK mengajukan sertifikasi halal lewat skema self declare dengan pendampingan langsung dari LP3H dan verifikator setempat.

BPJPH RI memaparkan regulasi Jaminan Produk Halal kepada delegasi Kamar Dagang Istanbul di Jakarta dalam forum bisnis strategis untuk memperkuat kerjasama halal IndonesiaTurki, terutama di sektor makanan dan minuman.

Kosmetik halal kini menjadi tren global yang menggabungkan nilai spiritual, keamanan, dan keberlanjutan. Dalam The Sustainable Cosmetics Summit 2025 di Hong Kong, pakar dari berbagai negara menegaskan bahwa halal dan sustainability adalah dua prinsip yang saling memperkuat masa depan industri kecantikan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Bappenas dan Kementerian Agama mempercepat sertifikasi halal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan kewajiban sertifikasi halal penuh tahun 2026 melalui sinergi lintas sektor dan visitasi ke lima provinsi.

BPJPH dan Kemenperin menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam percepatan sertifikasi halal dan peningkatan daya saing industri Indonesia agar berstandar global.

BPJPH mencetak rekor baru dengan memproses 10.147 sertifikat halal hanya dalam satu hari. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan capaian ini bukti komitmen pemerintah menghadirkan layanan halal yang cepat, efisien, dan berpihak pada rakyat.

LPPOM MUI menegaskan perannya sebagai pionir standar halal dunia lewat forum AOAC di Bangkok dan San Diego. Mengusung harmonisasi pengujian halal global, lembaga ini membawa kolaborasi antara sains dan syariah menuju sistem halal yang kredibel, ilmiah, dan diakui dunia.

BAZNAS RI tampil di ajang Halal Export Indonesia 2025 di ICE BSD dengan membawa produk unggulan binaan mustahik seperti ZSnack, ZFood, dan ZCoffee. Langkah ini menjadi upaya BAZNAS memperluas pasar ekspor dan membangun kemandirian ekonomi umat melalui UMKM halal yang berdaya saing global.

BPJPH menegaskan pentingnya peran Juleha sebagai garda terdepan dalam menjaga kehalalan produk Indonesia. Seiring meningkatnya permintaan produk halal global, pelatihan di Universitas Lampung memperkuat SDM halal nasional agar berdaya saing dan profesional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif memfasilitasi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan UMKM halal nasional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi daerah dan langkah nyata menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. Program wajib halal membuka peluang besar bagi UMK dan memperkuat daya saing global.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberdayakan UMKM. Melalui lima strategi berbasis ekosistem halal dan inovasi digital, BSI fokus mencetak pelaku usaha produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BPJPH bekerja sama dengan BPHN menggelar Konsultasi Publik di UIN Sunan Kalijaga untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini melibatkan kampus, MUI, pelaku usaha, dan lembaga halal guna memastikan regulasi tetap relevan dan adaptif.