Kuliner halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tapi simbol budaya dan identitas bangsa. Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan pentingnya kuliner halal sebagai kekuatan budaya nasional dalam ajang IN2HCC di ISEF 2025, sekaligus bagian dari percepatan Wajib Halal 2026.
Bank Indonesia memperkuat fondasi ekonomi syariah nasional dengan meluncurkan empat program strategis yang menegaskan posisi Indonesia di panggung global.
BPJPH resmi menandatangani kerja sama dengan 10 lembaga strategis untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia pusat halal dunia dan penggerak ekonomi umat.
Sertifikasi halal menjadi kunci sukses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan prinsip halalan thayyiban, dapur MBG wajib menerapkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan sistem jaminan halal agar makanan anak bangsa benar-benar halal, aman, dan bergizi.
BPJPH RI dan Nestl Indonesia menandatangani MoU strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Melalui kerja sama ini, Nestl memfasilitasi 5.000 UMK mendapatkan sertifikasi halal sebagai langkah menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan optimistis Indonesia siap menjadi acuan halal dunia lewat sinergi pelaku usaha, konsumen, dan kesadaran kolektif terhadap produk halal.
BPJPH menegaskan sertifikasi halal bukan hanya soal agama, tapi juga kesehatan, kualitas, dan daya saing global. Indonesia bersiap hadapi wajib halal tahap kedua 2026 dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, Pemprov Sulsel, dan Bank Indonesia.
Sertifikat halal bukan hanya jaminan kehalalan, tapi juga terbukti mampu meningkatkan omzet UMKM, memperkuat daya saing, dan membuka akses pasar global.
BPJPH bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dukung penuh pembentukan UPT sertifikasi halal di Palembang. Layanan halal makin dekat bagi UMKM, target mulai awal 2026.