DPR Minta Kenaikan Tarif TN Komodo Ditunda, Singgung Pembangunan DSP
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 05 Agustus 2022 - 22:35 WIB
Ilustrasi komodo. (Foto: Langit7.id/iStock)
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp3.750.000. Penundaan perlu dilakukan agar tidak merugikan para pelaku wisata di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat.
Menurut Huda, rencana kenaikan tarif TN Komodo menyebabkan aksi protes dari pelaku wisata yang menggelar mogok massal di Labuan Bajo. Akibatnya, berbagai layanan jasa dan sarana wisata menjadi terhenti.
Baca Juga:DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Tiket TN Komodo
"Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat," kata Syaiful Huda dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (5/8/2022).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyinggung pembangunan kawasan destinasi super prioritas (DSP) yang tengah digencarkan pemerintah. Huda menilai pemerintah seharusnya mengutamakan proses pembangunan kawasan DSP, bukan membahas kenaikan tarif masuk TN Komodo yang menimbulkan gaduh.
"Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut?,” tanya Huda.
Baca Juga:Harga Tiket Pulau Komodo Naik, 10.000 Wisatawan Batal ke Labuan Bajo
Menurut Huda, rencana kenaikan tarif TN Komodo menyebabkan aksi protes dari pelaku wisata yang menggelar mogok massal di Labuan Bajo. Akibatnya, berbagai layanan jasa dan sarana wisata menjadi terhenti.
Baca Juga:DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Tiket TN Komodo
"Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat," kata Syaiful Huda dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (5/8/2022).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyinggung pembangunan kawasan destinasi super prioritas (DSP) yang tengah digencarkan pemerintah. Huda menilai pemerintah seharusnya mengutamakan proses pembangunan kawasan DSP, bukan membahas kenaikan tarif masuk TN Komodo yang menimbulkan gaduh.
"Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut?,” tanya Huda.
Baca Juga:Harga Tiket Pulau Komodo Naik, 10.000 Wisatawan Batal ke Labuan Bajo