DPR Minta Kenaikan Tarif TN Komodo Ditunda, Singgung Pembangunan DSP

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp3.750.000. Penundaan perlu dilakukan agar tidak merugikan para pelaku wisata di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat.

Menurut Huda, rencana kenaikan tarif TN Komodo menyebabkan aksi protes dari pelaku wisata yang menggelar mogok massal di Labuan Bajo. Akibatnya, berbagai layanan jasa dan sarana wisata menjadi terhenti.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Tiket TN Komodo

"Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat," kata Syaiful Huda dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (5/8/2022).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyinggung pembangunan kawasan destinasi super prioritas (DSP) yang tengah digencarkan pemerintah. Huda menilai pemerintah seharusnya mengutamakan proses pembangunan kawasan DSP, bukan membahas kenaikan tarif masuk TN Komodo yang menimbulkan gaduh.

"Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut?,” tanya Huda.

Baca Juga: Harga Tiket Pulau Komodo Naik, 10.000 Wisatawan Batal ke Labuan Bajo

Huda mendorong pemerintah memperbaiki komunikasi terkait berbagai rumor yang menyertai pembangunan lima destinasi wisata super prioritas. Salah satunya terkait informasi mengenai masuknya perusahaan-perusahaan besar di TN Komodo yang berpotensi memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam maupun penyediaan jasa sarana wisata.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kami, setidaknya ada empat perusahaan besar yang secara eksklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di TN Komodo. Kalau benar demikian, pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal yang begitu besar," ujar legislator asal Jawa Barat VII itu

Huda pun mewanti-wanti agar pengembangan Kawasan destinasi super prioritas tidak meminggirkan peran warga lokal, sekalipun harus melibatkan pihak ketiga. "Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka," tuturnya.

Baca Juga:

Tiket TNK Rp3,75 Juta, Sandiaga: Di Pulau Rinca Komodonya Sama

Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Naik, Sandiaga: Untuk Kepentingan Konservasi